DPP IKM Siap Pecahkan Rekor MURI, Masak Rendang Terbanyak di Luar Negeri
TOKYO – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan mencetak sejarah baru melalui gelaran akbar Marandang, festival memasak rendang terbanyak di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini akan digelar pada Sabtu (18/10/2025) di Yoyogi Koen, Tokyo, dan menjadi bagian dari rangkaian besar Festival dan Pameran Budaya Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung selama empat hari. Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Aylawati Sarwono, menyampaikan apresiasi langsung atas inisiatif diaspora Minangkabau di Jepang tersebut. “Terima kasih untuk IKM. Kami dari MURI akan mencatatkan rekor yang dibuat oleh DPP IKM, yaitu marandang, memasak rendang di luar negeri, dengan total 200 kilogram daging,” katanya, Kamis (16/10/2025) malam. Aylawati menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Jepang dalam festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan rendang lebih luas. “Orang-orang Jepang juga akan hadir di sana, supaya mereka tahu betapa nikmat dan enaknya rendang. Harapan kami, rendang bisa semakin dikenal dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Selamat untuk keluarga besar IKM, semoga acaranya berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menambahkan bahwa rendang bukan sekadar kuliner, melainkan simbol identitas budaya Minangkabau yang telah mendunia. “Rendang ini kan makanan khas dari Sumatera Barat (Sumbar) dan juga masuk ke dalam makanan terenak di dunia nomor satu versi CNN. Insya Allah nanti akan dimasak langsung oleh chef dari Padang, Uda Dian, yang memang spesialis rendang. Setelah itu kita akan makan besar dan membagikannya kepada seluruh pengunjung dan masyarakat yang ada di Tokyo,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade mengatakan, acara tersenut bukan sekadar festival, tetapi bentuk nyata diplomasi budaya Minangkabau. “Rombongan DPP IKM bertolak ke Jepang untuk melantik pengurus Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) IKM Jepang dan menggelar Festival Budaya Minang. Melalui acara ini, kita memperkenalkan masakan daging rendang ke dunia dengan cara memasak rendang sebanyak-banyaknya,” katanya beberapa waktu lalu. “Ini menjadi momen penting dinobatkannya rekor MURI memasak rendang terbanyak di luar negeri, dengan tema ‘Randang Mendunia’,” sambungnya. Melalui kegiatan ini, rendang bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, tetapi juga ikon kuliner Indonesia di kancah internasional. Rangkaian acara dimulai pada Jumat (17/10/2025) dengan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang di Ota Bunka no Mori. Agenda dilanjutkan pada Sabtu (18/10/2025) dengan acara utama Marandang, festival memasak 200 kilogram rendang, yang dikemas bersama pameran budaya Minangkabau, parade busana adat, photobooth pelaminan Minang, pentas seni tari tradisional, serta promosi UMKM dan komunitas diaspora. Pada Minggu (19/10/2025), parade budaya dan pentas seni Minangkabau kembali digelar di lokasi yang sama dengan berbagai pertunjukan tari, silek (silat Minang), fashion show, kajian budaya dan ramah tamah. Kegiatan kemudian ditutup pada Senin (20/10/2025) melalui pelatihan tari Minangkabau di Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya bagi generasi muda diaspora. (*)
Bantu Warga Minang Terdampak Banjir di Bali, Braditi Moulevey Rajo Mudo: Kami juga Ajak IKMS Gabung dan Berkolaborasi dengan IKM
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan kembali melakukan aksi solidaritas untuk perantau Minang. Setelah menyerahkan bantuan bagi warga Minang korban kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Minggu (28/9/2025) lalu, organisasi perantau terbesar asal Sumatera Barat (Sumbar) ini dijadwalkan menyambangi Bali untuk memberikan dukungan pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan bahwa dirinya bersama Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade akan hadir langsung di Bali pada Sabtu (4/10/2025). Dalam kunjungan itu, IKM berencana akan menyalurkan 1.000 paket sembako dan uang tunai Rp100 juta khusus untuk perantau Minang yang terdampak banjir. “Ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah. Antar perantau itu saling menguatkan dan mengisi. Nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja, baik di Papua, Bali, atau di mana pun perantau berada,” ujar Braditi, Rabu (1/10/2025). Braditi Moulevey juga mengungkapkan kekagumannya terhadap eksistensi Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) di Bali. Menurutnya, organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1960-an dan hingga kini masih eksis, bahkan memiliki sekolah, masjid, serta aula pertemuan. “Ini sesuatu yang luar biasa. Kami di DPP IKM justru ingin menjadi fasilitator dan jembatan bagi kepentingan IKMS dan seluruh perantau Minang di Bali. Tidak ada maksud mengambil alih apa pun yang telah mereka miliki, karena semuanya sudah berjalan baik selama ini,” jelasnya. Ia menambahkan, pihaknya akan mengajak IKMS untuk bergabung dalam wadah besar bernama IKM. Namun, mekanisme pemilihan dan struktur organisasi tetap sepenuhnya diserahkan kepada IKMS. Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen IKM untuk selalu hadir dalam situasi sulit yang dialami perantau. “Kami ingin menunjukkan bahwa di mana pun ada orang Minang, IKM siap hadir. Banjir di Bali bukan hanya menjadi cobaan bagi warga Bali, tetapi juga bagi perantau Minang yang ikut merasakannya. Karena itu, IKM datang bukan sekadar membawa bantuan materi, tapi juga membawa pesan kebersamaan,” ujar Andre. Sebelumnya, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Bali akibat hujan deras yang mengguyur sejak pertengahan September 2025. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat, banjir terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan beberapa titik di Denpasar. Ratusan rumah terdampak, puluhan keluarga harus mengungsi, serta infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Meski kondisi berangsur membaik, banyak warga, termasuk perantau Minang masih membutuhkan dukungan berupa pangan, kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi. Kehadiran DPP IKM bersama bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak, khususnya komunitas Minang yang menetap di Bali. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
IKM Papua Klarifikasi Kerusuhan Yalimo, Tegaskan Warga Minang Tidak Terlibat
PAPUA PEGUNUNGAN – Kerusuhan sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Selasa (16/9/2025) lali telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk masyarakat perantau Minangkabau yang telah lama hidup di Tanah Papua. Dalam peristiwa itu, fasilitas umum, rumah warga, hingga unit usaha terbakar. Suasana mencekam menyebar di tengah masyarakat, dan kabar simpang siur di media sosial menambah kegelisahan. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Papua akhirnya merasa perlu meluruskan isu yang berkembang. Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang menegaskan bahwa warga Minang sama sekali tidak terlibat dalam kerusuhan di Yalimo. Klarifikasi ini muncul setelah beredar informasi yang menyebut seorang pelajar SMA asal Padang yang dituding menjadi pemicu kerusuhan dengan melontarkan kata-kata bernuansa rasis kepada penduduk asli Papua. “Kami warga Minang yang hidup di Papua sangat prihatin dan mengutuk keras pernyataan yang tidak pantas serta rasis tersebut. Namun, kami tegaskan bahwa masyarakat Minangkabau tidak ada kaitannya dengan kerusuhan ini,” kata Zulbendri dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025). Ia menyoroti postingan salah satu akun media sosial bernama Rumah Berkat Online yang menyebut, “Seorang siswa SMA di Papua yang berasal dari Padang Minangkabau mengejek temannya penduduk asli Papua… inilah akibatnya yang terjadi pada warga pendatang di Papua.” Postingan itu, menurutnya, telah memperkeruh keadaan dan bahkan memicu sentimen kebencian antar suku di Yalimo. IKM Papua menilai penyebaran informasi tanpa sumber resmi sangat berbahaya, terlebih jika dibumbui narasi provokatif. Karena itu, Zulhendri mendesak pihak kepolisian untuk menindak akun tersebut. “Postingan ini nyata-nyata berdampak luas. Gejolak sosial di Yalimo semakin melebar, dan kerusuhan pun sulit dikendalikan. Kami meminta aparat menindak tegas penyebar isu provokatif di media sosial,” ujarnya. Selain meminta penindakan terhadap pemilik akun tersebut, IKM Papua juga mendorong aparat keamanan meningkatkan patroli siber terhadap akun-akun serupa yang kerap mengunggah informasi tanpa klarifikasi sumber resmi. Zulhendri menekankan, masyarakat butuh ketenangan, bukan provokasi. “Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi informasi yang akurat, bukan tempat menyulut konflik,” katanya. Lebih jauh, ia menegaskan komitmen warga Minangkabau di Papua untuk selalu tunduk pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi norma sosial. Falsafah Minang, “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, menjadi pegangan utama dalam kehidupan bermasyarakat. “Kami hidup bersama di Tanah Papua dengan menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Itu nilai yang selalu kami pegang,” kata Zulhendri. IKM Papua pun menyerukan agar semua pihak tidak mudah terprovokasi isu yang tidak jelas kebenarannya. Menurut Zulhendri, menjaga kerukunan adalah tanggung jawab bersama, apalagi di wilayah multikultural seperti Papua. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri, menjaga persaudaraan, dan mengutamakan perdamaian. Jangan sampai isu yang tidak benar merusak harmoni yang sudah kita rawat bersama,” katanya. Klarifikasi ini diakhiri dengan seruan persatuan khas Minangkabau, “Basamo Mako Manjadi,” sebuah penegasan bahwa kekuatan terletak pada kebersamaan. Dalam suasana yang penuh ketegangan di Yalimo, IKM ingin memberi pesan bahwa keharmonisan sosial hanya bisa dicapai apabila setiap pihak memilih meredam amarah dan menolak provokasi. Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, juga menyampaikan imbauannya. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarsesama perantau Minang. “Bagi perantau Minang dimanapun berada, marilah kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, hindari permasalahan dan konflik yang bisa merugikan bagi kita semua,” ujarnya. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Soroti Konten Kreator Minang yang Gunakan Bahasa Kasar di Media Sosial
JAKARTA – Fenomena konten kreator atau influencer asal Ranah Minang yang menggunakan bahasa kasar dalam siaran langsung maupun unggahan di media sosial (medsos) belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), tetapi juga perantau Minang yang memantau dari jauh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyayangkan tren yang dinilai merusak citra Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal santun, beradat, dan menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Banyak konten kreator dari Ranah Minang yang menggunakan bahasa tidak pantas, bahkan kasar, di dalam konten maupun siaran langsung mereka. Padahal, masyarakat Minang itu selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan berpegang pada falsafah ABS-SBK,” kata Moulevey. Moulevey menilai, konten dengan bahasa kasar dan tidak elok seharusnya menjadi kegelisahan bersama. Media sosial saat ini bukan lagi ruang privat, melainkan konsumsi publik yang ditonton lintas generasi, termasuk anak-anak dan remaja. “Seharusnya mereka malu. Bagaimana anak kemenakan, bahkan ninik mamaknya, melihat tayangan seperti itu? Tentu tidak elok dilihat dan didengar. Apalagi, Minang itu punya norma dan sopan santun yang sudah turun-temurun,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, serta adat yang menempatkan kata-kata sebagai cerminan harga diri. Saat bahasa yang kasar menjadi konsumsi publik, maka citra tersebut akan luntur. Perubahan pola komunikasi di era digital memang memberi peluang baru bagi siapa saja untuk menjadi “penyiar” di dunia maya. Namun, tanpa kesadaran etika, ruang ini bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Moulevey menekankan, kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab sosial, terlebih bagi mereka yang membawa identitas Minangkabau. “Kita tidak anti pada kreativitas atau kebebasan berekspresi. Tapi ekspresi itu harus sesuai dengan norma dan nilai budaya kita. Jangan sampai demi popularitas, malah melupakan marwah Minangkabau,” tegasnya. Sebagai bagian dari perantau Minang, Moulevey menegaskan bahwa komunitas perantau juga ikut memantau konten yang diproduksi oleh kreator asal Sumatera Barat. Ia menyebut, banyak laporan atau pembicaraan yang masuk mengenai fenomena ini, baik di media sosial maupun forum perantau. “Kami sebagai perantau juga merasa punya tanggung jawab moral. Ranah Minang itu bukan hanya milik orang yang tinggal di kampung halaman, tapi juga milik kami di rantau. Kalau citra itu rusak, tentu kami juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Fenomena ini, kata Moulevey, menjadi tantangan bagi generasi muda Minang untuk tetap memegang jati diri. Dunia digital boleh saja dimanfaatkan untuk berkarya, berdiskusi, dan membangun jejaring, tetapi tetap harus dalam koridor yang menghormati nilai budaya. “Generasi muda Minang seharusnya tampil sebagai contoh. Jangan sampai kebebasan yang dimanfaatkan di media sosial justru jadi bumerang bagi diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan, adat dan budaya Minang sudah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana berbicara, bergaul, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu, menurutnya, relevan dengan era apa pun, termasuk di dunia digital. Moulevey berharap, kritik ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi para kreator konten di Ranah Minang. Ia mengajak agar setiap karya digital bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membawa manfaat. “Masyarakat Minang itu terkenal dengan kesopansantunan dan norma yang baik. Kami tidak ingin marwah itu hilang hanya karena ulah segelintir orang yang ingin populer dengan cara instan,” katanya. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem media sosial yang sehat. Konten yang lahir dari Ranah Minang seharusnya mampu mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekayaan budaya. Fenomena bahasa kasar di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk memperkuat literasi digital. Dengan edukasi, para kreator konten bisa diarahkan agar lebih bijak menggunakan bahasa dan mengemas pesan. Moulevey mengingatkan, kebiasaan berbahasa adalah cermin karakter. “Kalau kita sudah terbiasa kasar di media sosial, lama-lama itu terbawa ke kehidupan nyata. Ini bahaya. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh tanpa sopan santun,” ujarnya. Ia menilai, media sosial juga bisa menjadi sarana refleksi. Kreator konten dapat mengubah gaya berkomunikasi menjadi lebih santun, tanpa kehilangan daya tarik. Popularitas bisa lahir dari kualitas, bukan semata-mata sensasi. Pada akhirnya, Moulevey menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebagai perantau Minang, ia merasa perlu menyuarakan kegelisahan ini agar menjadi perhatian bersama. “Kalau ada konten yang tidak pantas, jangan hanya ditonton. Mari kita beri masukan. Mari kita arahkan supaya lebih baik. Karena Ranah Minang itu milik kita bersama, dan marwahnya harus dijaga bersama,” katanya. Moulevey percaya, dengan kesadaran bersama, masyarakat Minang baik di ranah maupun di rantau mampu menjaga identitasnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Kreativitas dan sopan santun, katanya, bisa berjalan beriringan. (*)
Perantau Minang Bangga Aksi Damai di Padang Berjalan Tertib
JAKARTA – Perantau Minang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, memberikan pandangan mendalam atas aksi damai yang digelar ribuan massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar) pada Senin (1/9/2025). Bagi Braditi, peristiwa itu bukan hanya demonstrasi biasa. Ia menyebutnya sebagai cermin adab orang Minang yang menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan santun, tertib, dan penuh martabat. Braditi menekankan bahwa aksi damai yang berlangsung hingga sore hari tanpa ricuh adalah gambaran nyata warisan nilai budaya Minangkabau. “Orang Minang diajarkan untuk berkata tegas bila ada yang salah, tetapi keras itu harus tetap dengan adab. Itu yang membedakan kita,” ujarnya, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek daring yang bersatu dalam satu barisan berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang menyejukkan. “Mereka pulang dengan tertib, meninggalkan pesan, bukan kerusakan,” katanya. Ia menilai, tuntutan yang disuarakan massa memiliki bobot penting, seperti pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri, hingga transparansi dalam kasus kematian Affan Kurniawan. “Itu bukan sekadar teriakan di jalan. Itu suara rakyat yang menginginkan keadilan. Anak-anak muda kita sudah paham, demokrasi bukan hanya soal hak, tapi juga soal tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa,” katanya. Braditi Moulevey mengingatkan bahwa kritik tidak harus menyinggung pribadi, apalagi memicu kekerasan. “Kita boleh lantang menolak kebijakan yang keliru, tapi jangan sampai lantang itu berubah jadi kebencian pada sesama,” tegasnya. Ia menilai aksi di Padang adalah bukti nyata bahwa kritik bisa membangun. “Kalau semua daerah bisa mencontoh Sumbar hari ini, maka demokrasi kita akan lebih sehat,” tambahnya. Pesan untuk Pemerintah Sekjen IKM itu juga memberi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, menandatangani tuntutan massa bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab. “Janji untuk mengawal aspirasi harus benar-benar dibuktikan. Kalau rakyat dikhianati, kepercayaan yang runtuh akan sulit dipulihkan. Orang Minang itu kritis, sekali dikecewakan, mereka akan ingat lama,” katanya. Dirinya berharap pemerintah pusat turut mendengar. “Aspirasi dari Padang ini adalah suara Indonesia juga. Jangan hanya didengar, tapi wujudkan dalam kebijakan,” ujarnya. Sebagai seorang perantau, Moulevey mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan pandangan. Ia menyebut banyak perantau Minang di dalam dan luar negeri yang memantau aksi unjuk rasa di Ranah atau kampung halaman. “Kami di rantau ikut merasa memiliki kampung halaman. Apa yang terjadi di Padang mencerminkan siapa kami di mata orang luar. Karena itu, aksi damai ini sangat membanggakan,” ucapnya. Menurutnya, perantau bukan hanya pencari nafkah, melainkan juga penjaga nama baik. “Kalau di kampung halaman kita rusuh, maka citra Minang di rantau ikut tercoreng. Tapi hari ini, kita buktikan Minang itu santun,” ujarnya. Kasus Affan Jadi Luka Bersama Di antara tuntutan, kasus kematian Affan Kurniawan mendapat sorotan khusus. Braditi menilai kasus ini harus diusut tuntas. “Affan adalah simbol rakyat kecil yang sering kali jadi korban. Kalau tidak ada transparansi, luka ini akan semakin dalam. Kita menuntut keadilan bukan untuk Affan saja, tapi untuk seluruh rakyat,” katanya. Ia mendukung penuh desakan massa agar aparat membuka fakta sebenarnya. “Jangan biarkan kasus ini ditutup rapat. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, maka hilanglah kepercayaan rakyat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Levi itu juga mengingatkan bahaya media sosial yang sering kali menggiring opini tanpa adab. “Di dunia maya, orang mudah marah, mudah memaki, tanpa memikirkan adab. Itu bertolak belakang dengan nilai Minang,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. “Kalau itu kita pegang, maka demokrasi akan tetap berlandaskan moral dan agama, bukan sekadar kebebasan kosong,” katanya. Pasca aksi damai di Padang, ia melihat ada harapan baru untuk Indonesia. “Dari aranah Minang kita diajarkan, kritik bisa dilakukan tanpa merusak. Inilah modal sosial yang harus dijaga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada demonstrasi. “Setelah aksi, tugas kita adalah mengawal. Setelah kritik, tugas kita adalah membangun. Itulah makna demokrasi yang sebenarnya,” katanya. Ia mengatakan, orang Minang tidak pernah takut bersuara, tapi suara itu selalu dibalut dengan adab. “Inilah yang harus kita jaga bersama. Dari Sumbar untuk Indonesia, kita ajarkan demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Resmi Menjadi Warga Muhammadiyah
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, resmi menjadi warga Muhammadiyah. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat (Sumbar), Bakhtiar, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (15/8/2025). Bagi Moulevey, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kedekatan personal dengan organisasi Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan keluarganya. “Bagi saya, ini seperti pulang ke rumah sendiri. Muhammadiyah bukan hal yang asing bagi saya,” ujarnya. Ketua PWM Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar, mengapresiasi kehadiran Braditi Moulevey di tengah Muhammadiyah. Sebagai perantau Minang yang memegang peran strategis di DPP IKM, ia dinilai mampu menjadi jembatan sinergi antara organisasi perantau Minang dan Muhammadiyah. “Latar belakang Muhammadiyah sangat diterima di Sumbar, meskipun didirikan di Yogyakarta. Saya berharap IKM mampu melahirkan tokoh-tokoh baru yang dapat berkontribusi bagi bangsa, seperti masa lalu ketika Sumbar banyak memiliki tokoh nasional,” kata Bakhtiar. Ia menambahkan, kehadiran figur seperti Moulevey di Muhammadiyah dapat menjadi teladan bagi generasi muda Minangkabau untuk menggabungkan semangat keagamaan, intelektualitas, dan pengabdian sosial. “Saya berharap suatu saat akan lahir penerus tokoh nasional dari Sumbar. Siapa tahu salah satunya adalah Pak Levi,” ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah, Gun Sugianto, menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya. “Kami berterima kasih atas kesediaan Pak Braditi Moulevey menjadi warga Muhammadiyah. Ini adalah kebanggaan sekaligus penguatan jejaring dalam membangun perekonomian, pendidikan, dan dakwah di Sumatera Barat,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta atas prakarsa KH Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah serta mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Seiring perjalanan waktu, Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota dan ribuan amal usaha yang tersebar di seluruh provinsi. Di Sumbar, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat dakwah yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran Muhammadiyah di Sumbar tak lepas dari semangat pembaruan dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan yang sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau. Kiprahnya telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dari ranah Minang, baik di bidang politik, pendidikan, maupun gerakan sosial. Dengan bergabungnya Braditi Moulevey, diharapkan sinergi antara IKM dan Muhammadiyah semakin erat, terutama dalam mendorong kemajuan umat dan daerah melalui pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. (*)
Menatap Padang dari Rantau: Refleksi 356 Tahun Kota Tercinta
Oleh: Braditi Moulevey Rajo Mudo Perantau Minang dan Sekjen DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 menjadi momen penting tidak hanya bagi warga yang berdomisili di kota ini, tetapi juga bagi kami yang berada jauh di rantau. Setiap tahun, saya mencoba untuk tidak hanya ikut mengucapkan selamat, tetapi juga ikut merefleksikan, bagaimana kabar kampung halaman kita hari ini? Apa yang sudah dicapai, dan ke mana arah perjalanan Kota Padang ke depan? Padang bagi saya bukan sekadar ibu kota provinsi. Ia adalah pusat denyut nadi peradaban Minangkabau modern, titik temu antara sejarah panjang, potensi besar, dan tantangan kompleks. Di usia ke-356 ini, tentu kita patut berbangga karena tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki jejak sejarah sepanjang itu. Tapi, kebanggaan semata tak cukup. Usia adalah panggilan untuk lebih matang, lebih bijak, dan tentu saja lebih berani dalam menghadapi masa depan. Kota Padang: Antara Warisan Sejarah dan Modernitas Sebagai perantau, saya kerap memandang Padang dari dua sisi: sebagai kota historis dan sebagai kota masa depan. Dari sisi sejarah, Padang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Pelabuhan Muaro yang dulu menjadi pusat perdagangan internasional, gedung-gedung kolonial yang masih berdiri tegak, hingga kisah-kisah heroik masa perjuangan, adalah bagian dari identitas kota ini. Namun pertanyaan adalah, sudahkah kita memelihara dan memanfaatkan warisan sejarah itu secara optimal untuk menjadi nilai tambah kota? Kota-kota lain di Indonesia, seperti Yogyakarta atau Solo, berhasil mengangkat nilai sejarah dan budayanya menjadi daya tarik pariwisata dan pusat ekonomi kreatif. Padang punya potensi yang sama, bahkan lebih besar. Akan tetapi, belum sepenuhnya diberdayakan secara terstruktur dan masif. Ke depan, saya membayangkan Padang sebagai “kota sejarah hidup” yang tidak hanya menjadi objek nostalgia, tetapi juga sumber daya ekonomi dan edukasi. Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur fisik di Kota Padang. Peningkatan jalan, penataan trotoar, pembangunan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi kawasan pantai menjadi langkah konkret yang perlu diapresiasi. Namun dalam kacamata pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan, saya ingin mengajukan beberapa catatan reflektif. Pertama, tata ruang kota Padang masih menghadapi persoalan ketimpangan fungsi. Sebagai contoh, pertumbuhan hunian dan komersial di kawasan pinggir kota belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Akibatnya, kemacetan mulai muncul, terutama di jam sibuk, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi kian tinggi. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan. Kedua, kawasan permukiman padat penduduk di beberapa titik kota masih minim fasilitas publik seperti taman, pusat kegiatan masyarakat, hingga saluran drainase yang memadai. Padahal, kota yang sehat adalah kota yang ramah bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. Saya menyarankan agar ke depan, pembangunan Kota Padang lebih berpihak pada urban equity, yakni keadilan kota bagi semua golongan, bukan hanya kawasan elite atau pusat bisnis. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM Sebagai kota pesisir dan pusat perdagangan sejak zaman dulu, Padang memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat. Dalam konteks hari ini, kekuatan itu terletak pada sektor UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Namun potensi ini, menurut pengamatan saya dari rantau, belum digarap secara optimal dalam skala luas dan berkelanjutan. UMKM Padang, terutama yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan, dan fashion berbasis budaya lokal, perlu dukungan lebih besar baik dalam bentuk pelatihan digital, akses permodalan, hingga promosi berbasis teknologi informasi. Peran pemerintah kota sangat vital di sini sebagai fasilitator dan inkubator inovasi ekonomi. Sebagai perantau, saya mengusulkan agar ke depan dibentuk semacam wadah gotong royong investasi dari perantau untuk mendukung wirausaha muda di kampung halaman. Ini bukan hal yang teoritis. Kota-kota lain sudah melakukannya dan berhasil. Tinggal bagaimana kemauan dan kesiapan kelembagaan kita. Kota Padang untuk Generasi Muda HJK ke-356 adalah saat yang tepat untuk bertanya: Kota Padang milik siapa? Jawabannya: milik generasi muda hari ini dan esok. Maka, pembangunan kota harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Sayangnya, saya belum melihat cukup ruang dialog dan partisipasi bermakna dari pemuda dalam perumusan kebijakan strategis kota. Di era digital, pemuda Kota Padang sangat potensial menjadi agen perubahan. Mereka kreatif, adaptif, dan punya akses teknologi yang cukup. Tapi ruang ekspresi mereka harus difasilitasi. Pemerintah bisa membangun Youth Center di setiap kecamatan, memberikan beasiswa kota untuk pemuda berprestasi, hingga membentuk forum dialog rutin antara pemuda dan pemimpin kota. Dengan begitu, pembangunan menjadi proses bersama, bukan milik segelintir elit saja. Lingkungan dan Ketahanan Bencana Sebagai kota pesisir dan berada di wilayah cincin api, Padang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Maka, refleksi HJK tak lengkap tanpa menyinggung soal ketahanan kota terhadap risiko bencana. Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun shelter evakuasi, jalur evakuasi, serta edukasi kebencanaan. Namun edukasi ini perlu diperluas dan dimodernisasi. Teknologi bisa digunakan untuk sistem peringatan dini yang lebih canggih, simulasi kebencanaan berbasis aplikasi, hingga integrasi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Lebih dari itu, perlu ada kebijakan resilient city yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Penataan drainase, pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan kota harus jadi prioritas. Kota yang tahan bencana adalah kota yang bersahabat dengan alam. Refleksi Budaya: Kota Padang dan Jati Diri Minangkabau Sebagai perantau, yang paling saya rindukan dari Padang adalah atmosfer budayanya. Namun dari waktu ke waktu, saya melihat adanya degradasi nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat kota. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi panggilan bagi semua pihak untuk bersama-sama menguatkan kembali identitas budaya kita. Padang tidak boleh kehilangan ruh Minangkabaunya. Festival budaya, pelestarian bahasa, dukungan pada seniman lokal, hingga muatan lokal di sekolah-sekolah harus terus dikuatkan. Saya ingin Padang menjadi kota modern yang tetap memelihara jati dirinya: ranah Minang yang badunsanak, basandi syarak, dan basandi adat. Perantau dan Kota Padang: Hubungan yang Perlu Dirajut Ulang Saya percaya, salah satu kekuatan Padang dan Sumatera Barat adalah rantau. Perantau bukan hanya penyumbang remitansi atau pengisi acara pulang basamo. Lebih dari itu, perantau adalah duta, investor, sekaligus mitra strategis pembangunan daerah. Saya mengusulkan agar pemerintah kota membentuk lembaga khusus yang mengelola relasi dengan perantau secara profesional. Mereka bisa menjadi jembatan antara potensi yang ada di kota dan jaringan perantau di luar sana. Banyak dari kami yang siap pulang berkontribusi, baik dalam bentuk gagasan, pendanaan, maupun jaringan. Tapi kami
Braditi Moulevey Rajo Mudo: IKM Rumah Gadang Perantau Minang yang Inklusif dan Merangkul Semua Pihak
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpin oleh Andre Rosiade tidak terafiliasi dengan partai atau organisasi politik manapun. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kabar yang sempat muncul dan menyebut IKM hanya diisi oleh segelintir pihak yang memiliki latar belakang partai tertentu. Menurut Moulevey, sebagai organisasi paguyuban perantau Minang, IKM memiliki visi utama yang jauh dari kepentingan politik praktis. “IKM adalah rumah besar bagi seluruh perantau Minangkabau tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, sosial, maupun ekonomi. Kami merangkul semua pihak dari berbagai latar belakang apapun” ujar Moulevey saat ditemui di Jakarta, Sabtu (2/8/2025). Ia menjelaskan, IKM berdiri atas dasar semangat kebersamaan dan kesadaran kolektif untuk melestarikan serta memperkuat identitas budaya Minangkabau di tanah rantau. Oleh karena itu, Moulevey memastikan, arah gerak organisasi sepenuhnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat Minang, penguatan jati diri budaya, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional. Moulevey menambahkan, IKM selama ini rutin menggelar berbagai kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi yang melibatkan seluruh kalangan perantau Minang. Mulai dari penyelenggaraan seminar kebudayaan, festival kuliner Minang, pelatihan bagi pelaku UMKM, hingga bantuan sosial bagi anggota IKM yang terdampak musibah. “Semua kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen kami menjaga marwah dan nilai-nilai budaya Minangkabau, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar perantau,” kata Moulevey. Ia menekankan bahwa organisasi seperti IKM penting sebagai perekat sosial di tengah dinamika kehidupan urban yang kian kompleks. Selain kegiatan budaya dan sosial, IKM juga mendorong peran aktif generasi muda Minangkabau di perantauan. Melalui program-program pelatihan kepemimpinan, beasiswa pendidikan, hingga ruang diskusi kreatif, IKM ingin mencetak kader muda yang tidak hanya bangga pada budaya Minang, tetapi juga mampu bersaing secara global. IKM, kata Moulevey, tengah mempercepat proses konsolidasi nasional dengan menyusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta memperluas jaringan ke luar negeri. “Saat ini DPP IKM tengah menyusun calon pengurus. Ketua Umum Andre Rosiade sebagai formatur tunggal berpesan agar semua unsur partai dan kelompok dapat bergabung menjadi pengurus DPP IKM,” katanya. Berdasarkam AD/ART, anggota IKM kata Moulevey adalah seluruh Perantau Minang yang berada di luar Sumatera Barat (Sumbar). “Jadi IKM adalah Rumah Gadang Perantau Minang. Pengurus IKM itu adalah perwakilan Perantau Minang yang membantu mengurusi Perantau Minang di wilayah mereka masing-masing,” katanya. “Dengan hadirnya IKM, akan dapat mempermudah dan membantu perantau minang utk mendapatkan akses informasi, peningkatan ekonomi dan membantu sesama perantau di wilayah masing-masing,” sambungnya. Penegasan sikap independen IKM dinilai penting untuk menjaga kepercayaan anggota maupun masyarakat luas. “Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sebuah pepatah Minang yang hingga hari ini menjadi landasan atau pijakan bagi perantau,” katanya. Moulevey menegaskan, sikap netral ini bukan berarti IKM bersikap pasif terhadap perkembangan bangsa. Sebaliknya, IKM tetap aktif memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga demi kemajuan bersama, tanpa terjebak kepentingan politik jangka pendek. “Kami terbuka untuk siapa saja yang memiliki niat baik memajukan masyarakat Minangkabau. Tidak ada syarat keanggotaan berdasarkan partai atau afiliasi politik tertentu. Yang kami tekankan hanya semangat kebersamaan, kepedulian, dan kontribusi,” ungkapnya. Menurut Moulevey, keberagaman latar belakang anggota justru menjadi kekuatan besar IKM. Hal ini mencerminkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang menekankan pentingnya nilai kebersamaan, saling menghormati, dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Moulevey juga mengajak generasi muda Minangkabau untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan IKM. Menurutnya, regenerasi adalah kunci agar nilai-nilai luhur budaya Minangkabau tetap lestari di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. “Kami ingin anak-anak muda Minang merasa bangga menjadi bagian dari IKM. Mereka adalah penerus yang akan membawa semangat kebersamaan dan nilai budaya ke masa depan,” ucapnya. Ia berharap publik dapat memahami bahwa IKM berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan komitmen untuk tetap netral dan merangkul semua pihak, IKM menegaskan posisinya sebagai rumah besar perantau Minangkabau. Sebuah wadah yang bukan hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat Minang dalam membangun bangsa. (*)
Sertifikasi Tanah Ulayat dan Masa Depan Keadilan Sosial
Oleh: Braditi Moulevey Rajo Mudo (Sekjend DPP IKM) Tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau bukan sekadar lahan atau aset ekonomi, melainkan bagian dari jati diri. Ia adalah warisan leluhur yang dikelola secara komunal oleh kaum atau nagari, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dijaga melalui sistem adat yang hidup dalam kesadaran kolektif. Dalam tanah ulayat tertanam nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan keterikatan manusia dengan alam.Dalam konteks Sumatera Barat, keberadaan tanah ulayat masih sangat relevan. Ia menjadi penyeimbang dalam struktur sosial, mencegah konsentrasi kepemilikan tanah secara berlebihan, serta menjaga relasi harmonis antara manusia dan lingkungannya. Namun, perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri. Urbanisasi, alih fungsi lahan, hingga penetrasi pasar tanah telah menciptakan tekanan terhadap eksistensi tanah ulayat. Tidak jarang muncul konflik agraria yang melibatkan tanah ulayat, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal.Dalam konteks ini, saya memandang langkah pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong sertifikasi tanah ulayat sebagai suatu kebijakan yang layak untuk dipertimbangkan secara kritis dan konstruktif. Sertifikasi yang dimaksud bukanlah upaya untuk mengubah status kepemilikan tanah menjadi individual, melainkan pengakuan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Sertifikasi Bukan Privatisasi Ada kekhawatiran yang wajar dari sebagian masyarakat adat: bahwa sertifikasi bisa menjadi pintu masuk komersialisasi, atau bahkan penggerusan prinsip kolektivitas yang menjadi inti tanah ulayat. Namun demikian, kekhawatiran ini tidak harus berujung pada penolakan menyeluruh. Justru yang dibutuhkan adalah keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan proses: identifikasi, verifikasi, hingga pengukuran batas wilayah ulayat.Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada dua hal. Pertama, penghormatan terhadap hukum adat. Pemerintah tidak boleh menjalankan proses sertifikasi secara sepihak atau sekadar mengejar target administratif. Harus ada ruang deliberatif di mana ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan masyarakat nagari dilibatkan secara penuh. Tanah ulayat bukan hanya soal peta dan batas, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial dan kultural.Kedua, jaminan bahwa hak kolektif tetap dilindungi. Sertifikasi tanah ulayat harus secara eksplisit mencantumkan status komunalnya dan memastikan tidak mudah dialihkan ke pihak luar tanpa persetujuan kolektif. Sertifikat ini harus menjadi perisai hukum, bukan celah bagi pihak luar untuk mengambil alih secara legal. Warisan Nilai dan Arah Masa Depan Lebih dari sekadar aspek hukum agraria, tanah ulayat menyimpan pelajaran besar tentang bagaimana sebuah komunitas mengelola sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah dunia yang semakin kompetitif dan individualistik, sistem ulayat adalah pengingat bahwa hidup bersama, saling berbagi, dan menjaga titipan leluhur adalah nilai-nilai yang tetap relevan bahkan esensial.Jika dijalankan dengan benar, sertifikasi tanah ulayat bisa menjadi alat penguatan masyarakat adat di tengah arus besar kapitalisme lahan. Dengan status hukum yang jelas, tanah ulayat bisa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan budaya dan lingkungan, tanpa kehilangan esensinya sebagai warisan adat. Sertifikasi tanah ulayat bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari perjuangan baru: bagaimana menjadikan hukum positif sebagai pelindung, bukan penghancur, dari hukum adat yang hidup. Sebab pada akhirnya, tanah ulayat bukan hanya milik orang sekarang, tetapi amanah untuk generasi mendatang. Menjaganya berarti menjaga martabat, kebijaksanaan, dan masa depan keadilan sosial kita bersama.