MASYARAKAT MINANGKABAU DENGAN ABS-SBK: HARMONI YANG BERAKAR TRADISI, EMPIRISME, DAN KOSMOLOGI, BUKAN INTOLERANSI KAUM BAR-BAR
Oleh: Andry S.B Perpatiah (Wasekjen DPP Ikatan Keluarga Minangkabau) Salah Tafsir yang Perlu Diluruskan Di tengah arus diskursus kebangsaan yang kerap memperhadapkan identitas lokal dengan nilai-nilai universal, frasa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) seringkali disalahpahami sebagai bentuk eksklusivisme budaya atau bahkan benih intoleransi. Padahal jika menelaah genealogi filosofis dan proses historis terbentuknya prinsip ini secara cermat, kita akan menemukan sesuatu yang justru sebaliknya: sebuah arsitektur harmoni sosial yang sangat canggih, yang lahir dari dialog panjang antara pengalaman empiris masyarakat Minangkabau dengan pemikiran kosmis yang mendalam. Artikel ini berargumen bahwa ABS-SBK bukanlah produk fundamentalisme atau klaim superioritas budaya, melainkan hasil dari proses sintesis peradaban — sebuah pencapaian intelektual kolektif yang memadukan tiga lapisan realitas: tradisi lokal (adat), hukum agama (syara’), dan sumber wahyu (Kitabullah). Memahaminya secara utuh bukan hanya penting bagi masyarakat Minangkabau sendiri, tetapi juga relevan sebagai model alternatif bagi Indonesia yang majemuk. Akar Kosmologis: Sebelum Islam Datang Untuk memahami mengapa ABS-SBK bisa menjadi fondasi harmoni dan bukan konflik, kita perlu kembali ke lapisan terdalam dari kosmologi Minangkabau pra-Islam. Masyarakat Minangkabau kuno telah membangun sistem pandangan dunia (_worldview_) yang bersifat holistik dan relasional. Alam, dalam perspektif mereka bukan sekadar lingkungan fisik, melainkan sumber ilmu dan pedoman moral. Hal ini terefleksi dalam adagium terkenal: “Alam takambang jadi guru” — alam terkembang menjadi guru. Ungkapan ini mengandung epistemologi yang serius. Ia menyatakan bahwa pengetahuan tentang tata cara hidup diperoleh melalui observasi alam dan pengalaman kolektif yang terakumulasi lintas generasi — suatu pendekatan yang dalam tradisi filsafat ilmu dapat disebut sebagai empirisme komunal. Norma adat Minangkabau tidak diturunkan dari wahyu semata, melainkan dikonstruksi melalui proses sosial yang panjang: pengamatan, musyawarah, ujian waktu, dan penyesuaian adaptif (Abdullah, 1966; Navis, 1984). Sistem matrilineal yang menjadi ciri khas Minangkabau — di mana garis keturunan, warisan, dan identitas suku dihitung melalui pihak ibu — pun bukan dogma semata, melainkan solusi pragmatis atas tantangan ekologi dan sosial yang dihadapi masyarakat agraris di pegunungan Sumatera bagian tengah. Ini adalah bukti bahwa adat Minangkabau sejak awal bersifat responsif terhadap realitas, bukan rigid dan tertutup. Datangnya Islam: Dialog, Bukan Dominasi Islam masuk ke Minangkabau secara bertahap, diperkirakan mulai menguat pada abad ke-16 dan mencapai penetrasi mendalam pada abad ke-17 hingga ke-18. Yang menarik adalah cara masuknya Islam itu sendiri: bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan pergaulan intelektual antara ulama dengan pemuka adat (penghulu). Proses ini menghasilkan negosiasi budaya yang panjang dan — pada akhirnya — melahirkan ABS-SBK sebagai formula kompromistis yang genius (Dobbin, 1983; Graves, 1981). Pertemuan Islam dengan adat Minangkabau bukan tanpa tegangan. Konflik antara kaum Adat dan kaum Padri pada awal abad ke-19 mencerminkan betapa sulitnya proses negosiasi itu. Namun justru dari konflik itulah — setelah melalui perdebatan, kompromi, dan perjuangan bersama menghadapi kolonialisme Belanda — lahir kesepakatan historis: bahwa adat dan syariat Islam bukan dua entitas yang saling meniadakan, melainkan dua sayap yang saling menopang (Hadler, 2008). Dalam kerangka ABS-SBK, syara’ (hukum Islam) diposisikan sebagai landasan normatif yang memperkuat dan memurnikan adat, sementara Kitabullah (Al-Qur’an) menjadi sumber otoritas tertinggi. Adat tidak dihapuskan, tetapi difilter dan diperkaya. Inilah yang para antropolog sebut sebagai sinkretisme adaptif — proses di mana dua sistem nilai bernegosiasi dan menemukan titik temu tanpa salah satunya harus lenyap sepenuhnya (Kato, 1982). ABS-SBK sebagai Arsitektur Harmoni Sosial Lalu, bagaimana ABS-SBK bekerja sebagai mekanisme harmoni sosial dalam kehidupan nyata? Setidaknya ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan. Pertama, dimensi koherensi internal komunitas. ABS-SBK menyediakan _shared grammar_ — tata bahasa bersama — bagi seluruh warga Minangkabau dalam memahami diri mereka sendiri. Dengan bersandar pada adat yang telah teruji secara empiris sekaligus pada ajaran Islam yang universal, masyarakat memiliki acuan nilai yang tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Identitas Minangkabau sebagai ‘urang awak’ yang sekaligus Muslim bukan sebuah kontradiksi, melainkan sebuah sintesis yang memberi kekuatan psikologis dan sosial (Kahin, 1999). Kedua, dimensi regulasi konflik. Dalam praktiknya, prinsip ABS-SBK memungkinkan resolusi konflik dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi: jalur adat (melalui musyawarah di rumah gadang bersama para penghulu) dan jalur agama (melalui fatwa ulama atau ketetapan masjid). Dua jalur ini tidak bersaing, melainkan bekerja secara komplementer. Ini menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki kapasitas resolusi konflik internal yang relatif tinggi tanpa harus selalu bergantung pada otoritas negara (von Benda-Beckmann, 1979). Ketiga, dimensi inklusivitas paradoks. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa ABS-SBK justru mengandung mekanisme inklusivitas yang subtil. Masyarakat Minangkabau secara historis dikenal sebagai pedagang dan perantau (tradisi merantau). Di tanah rantau, mereka berinteraksi dengan beragam budaya dan etnis. ABS-SBK tidak mengajarkan isolasionisme; melainkan membaur dengan berbagai kelompok masyarakat, suku dan agama berbeda dalam konteks adagium “Di ma bumi dipijak, disitu langik dijunjuang (Dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung)”. Inilah refleksi dari ajaran toleransi yang berakar kuat dari tradisi warisan leluhur masyarakat Minangkabau yang menjadi acuan universal para perantau Minang dalam pola interaksinya dengan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Disisi lain, nilai-nilai Islam yang universal justru menjadi “jembatan” bagi orang Minangkabau untuk berinteraksi dengan sesama Muslim dari latar belakang etnis berbeda. Sementara adat menjaga kekhasan identitas, Islam menjaga konektivitas universal (Mochtar Naim, 1984). Mengapa Ini Bukan Intoleransi? Tuduhan terhadap ABS-SBK sebagai akar intoleransi biasanya muncul dari dua asumsi keliru: pertama, bahwa nilai-nilai adat dan agama yang kuat secara otomatis bersifat ekslusif; kedua, bahwa identitas berbasis agama selalu mengancam pluralisme. Kedua asumsi ini perlu diuji secara kritis. Dalam literatur sosiologi agama, _social cohesion_ (kohesi sosial) yang bersumber dari nilai-nilai bersama — termasuk nilai keagamaan — justru terbukti menjadi fondasi bagi toleransi yang berkelanjutan, karena ia memberikan rasa aman (_ontological security_) bagi individu dan kelompok dalam menghadapi perbedaan (Putnam, 2000; Berger, 1967). Masyarakat yang tidak memiliki akar identitas yang kuat justru lebih rentan terhadap _xenofobia_ dan reaksi berlebihan terhadap perbedaan. Lebih jauh lagi, ABS-SBK secara eksplisit mengandung mekanisme _checks and balances_ internal. Adat “dikoreksi” oleh syara’, dan syara’ “dibingkai” oleh Kitabullah. Tidak ada satu pun entitas — baik penghulu adat maupun ulama — yang memiliki otoritas mutlak tanpa mekanisme pembanding. Ini adalah arsitektur yang mencegah fanatisme sekaligus menjaga relevansi nilai-nilai tersebut di setiap zaman (Hamka, 1963). Catatan sejarah pun mendukung tesis ini. Minangkabau
Iduladha 1447 H, Warga Minang Solo Raya Perkuat Silaturahmi Melalui Kurban dan Gotong Royong
Surakarta – Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan masyarakat Minangkabau di Solo Raya untuk mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial. Melalui sinergi antara Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Kota Surakarta dan Yayasan Minang Saiyo Solo Raya, berbagai kegiatan keagamaan dan sosial berlangsung khidmat di Masjid Tauhid Pabelan, Kartasura. Masjid yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Minang di kawasan Solo Raya itu kembali menjadi lokasi utama pelaksanaan rangkaian Iduladha, mulai dari shalat berjamaah hingga penyembelihan hewan kurban. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan warga Minang perantauan, tetapi juga mendapat partisipasi masyarakat sekitar. Pelaksanaan Shalat Iduladha yang digelar pada Selasa (27/5) diikuti ratusan jamaah. Sejak pagi hari, suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat ketika para jamaah saling bersalaman serta menjalin silaturahmi usai menunaikan ibadah. Keesokan harinya, panitia melaksanakan penyembelihan empat ekor sapi kurban. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak tiga ekor sapi. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui mekanisme kupon guna memastikan pembagian berlangsung tertib dan merata. Ketua Panitia Kurban, Yusuf Datuk, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar. “Kerja sama panitia, relawan, dan masyarakat menjadi kunci sukses kegiatan tahun ini. Alhamdulillah seluruh rangkaian dapat terlaksana dengan baik dan pembagian daging kurban berjalan sesuai harapan,” ujarnya. Semangat gotong royong juga tampak dari keterlibatan Bundo Kanduang yang mengambil peran penting dalam menyiapkan konsumsi bagi panitia, jamaah, dan tamu undangan. Kehadiran kaum ibu Minangkabau tersebut menjadi wujud nyata kebersamaan yang terus terjaga dalam kehidupan masyarakat perantauan. Selain pengurus DPD IKM Kota Surakarta dan Yayasan Minang Saiyo Solo Raya, kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Minang di Solo Raya, pengurus Takmir Masjid Tauhid, serta berbagai komunitas perantau Minang yang ada di wilayah tersebut. Ketua DPD IKM Kota Surakarta, Yunaldi Efendi, mengatakan bahwa Iduladha tidak hanya menjadi sarana menjalankan ibadah, tetapi juga momentum memperkuat hubungan sosial antarwarga. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban harus terus dipelihara agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Ia berharap jumlah hewan kurban yang dihimpun pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat seiring bertambahnya partisipasi warga. “Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan seperti ini, hubungan warga Minang dengan masyarakat sekitar semakin erat dan harmonis,” ungkapnya. Yunaldi menambahkan, semangat tersebut selaras dengan falsafah Minangkabau ‘dima bumi dipijak, disitu langik dijunjuang’, yang mengajarkan pentingnya beradaptasi, menjaga hubungan baik, serta memberikan kontribusi positif di lingkungan tempat tinggal, di mana pun berada.
DPW IKM DKI Jakarta Gelar “DPW Peduli & Pulang Basamo”, Perkuat Silaturrahim dan Kepedulian Sosial di Sumbar
DPP IKM mengapresiasi pelaksanaan kegiatan “DPW Peduli & Pulang Basamo” yang diselenggarakan oleh DPW IKM DKI Jakarta pada Sabtu–Kamis, 9–14 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara perantau Minangkabau di rantau dengan masyarakat di kampung halaman, sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Rangkaian kegiatan diawali dengan keberangkatan peserta dari Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menuju Sumatera Barat melalui jalur darat. Setibanya di Kabupaten Solok, rombongan melaksanakan konsolidasi internal, koordinasi program sosial, serta memperkuat silaturrahim antar peserta sebagai bagian dari semangat kebersamaan perantau Minang. Selama berada di Sumatera Barat, rombongan melakukan audiensi dengan sejumlah kepala daerah, di antaranya Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kota Padang, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturrahim bersama Bundo Kanduang IKM di berbagai daerah. Dalam kegiatan sosialnya, DPW IKM DKI Jakarta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah, antara lain Saniang Baka, Muara Pingai, Paninggahan, Huntara Asam Pulang, dan Nagari Asam Laweh. Bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian perantau terhadap masyarakat kampung halaman yang sedang menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Selain agenda sosial, rombongan juga menyampaikan perhatian terhadap implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Dalam setiap audiensi, DPW IKM DKI Jakarta mengusulkan pembentukan “Tim Pengkajian dan Harmonisasi PP Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Tanah Ulayat Sumatera Barat”. Tim tersebut diusulkan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, ahli hukum adat dan Islam, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, praktisi pertanahan, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perantau Minangkabau. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan hak ulayat dan nilai-nilai adat Minangkabau di tengah perkembangan regulasi nasional. DPW IKM DKI Jakarta dipandang memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat rantau dan kampung halaman. Peran tersebut diharapkan dapat terus memperkuat sinergi pembangunan nagari, menjaga nilai adat dan budaya Minangkabau, serta mendukung percepatan penanganan pasca bencana di Sumatera Barat. Kegiatan “DPW Peduli & Pulang Basamo” resmi ditutup pada Kamis, 14 Mei 2026, dengan agenda evaluasi kegiatan, penutupan resmi, serta perjalanan kembali peserta menuju Jakarta sebelum kembali ke rumah masing-masing.
DPP IKM Tegaskan Perantau Minang sebagai Kekuatan Strategis Pembangunan Nasional
Semarang — Andre Rosiade selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menegaskan pentingnya peran perantau Minang sebagai kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama perantau Minang di Semarang yang juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama Ahmad Luthfi serta jajaran pengurus DPW IKM Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPP IKM menekankan bahwa perantau Minang tidak hanya dikenal sebagai komunitas dengan solidaritas tinggi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Kami punya prinsip, dibangun dengan bijak, dijalankan dengan jujur. Perantau Minang harus menjadi mitra positif bagi pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, maupun pusat,” ujar Andre Rosiade. DPP IKM juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan semangat gotong royong sebagai fondasi utama kekuatan perantau. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi modal sosial yang selama ini menjaga eksistensi dan kontribusi perantau Minang di berbagai daerah. Selain itu, dalam agenda tersebut turut dibahas penguatan kelembagaan IKM di Jawa Tengah. DPP IKM mendorong percepatan penyediaan kantor DPW sementara hingga pembangunan sekretariat permanen guna menunjang aktivitas organisasi yang lebih optimal. Bahkan, DPP IKM membuka peluang pemanfaatan ruang kosong yang dapat digunakan sementara waktu untuk mendukung operasional organisasi. “Yang terpenting organisasi tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat,” tegas Andre. Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, DPP IKM juga menyoroti potensi pengelolaan aset milik perantau Minang di kawasan Tembalang, Semarang. Aset tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan, termasuk asrama mahasiswa Minang. DPP IKM mendorong agar aset tersebut segera dioptimalkan melalui renovasi dan pengelolaan profesional, sehingga dapat menjadi pusat aktivitas yang produktif dan berkelanjutan. Pengalaman sukses perantau Minang di Yogyakarta dalam mengelola aset serupa menjadi rujukan penting yang dapat diadopsi di Jawa Tengah. Tak hanya itu, rencana pembangunan fasilitas terpadu berbasis masjid dan ruang serbaguna juga menjadi bagian dari pembahasan. DPP IKM menilai fasilitas tersebut akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi perantau Minang tetapi juga masyarakat sekitar. Lebih lanjut, DPP IKM menyoroti besarnya kontribusi ekonomi perantau Minang terhadap kampung halaman, khususnya Sumatera Barat. Setiap tahunnya, perantau Minang diperkirakan mengirimkan dana hingga hampir Rp20 triliun ke daerah asal, menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Namun demikian, DPP IKM juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara perantau, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPP IKM untuk memperkuat sinergi antara perantau Minang, pemerintah daerah, serta organisasi IKM di berbagai wilayah. Dengan semangat kebersamaan dan visi pembangunan yang terarah, DPP IKM optimistis perantau Minang akan terus menjadi pilar penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua DPP IKM Resmikan Dua Asrama Mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta, Perkuat Rumah Gadang Perantau
YOGYAKARTA — Andre Rosiade selaku Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) meresmikan dua asrama mahasiswa Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Asrama Mahasiswi Bundo Kanduang dan Asrama Mahasiswa Marapi Singgalang, Rabu (22/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen nyata DPP IKM dalam memperkuat peran organisasi di ranah perantauan. Momentum penting ini dihadiri berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan lembaga pemerintah, BUMN, hingga jaringan perantau Minangkabau. Turut hadir Kepala Seksi Antar Lembaga Penghubung Jakarta Sari Anggraini, perwakilan PT Semen Padang dan PT Hutama Karya, serta DPD IKM dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Wujud Nyata Komitmen DPP IKM Peresmian dilakukan langsung oleh Andre Rosiade didampingi jajaran pengurus harian DPP IKM. Kegiatan berlangsung khidmat, diawali di Asrama Mahasiswi Bundo Kanduang pada pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan di Asrama Mahasiswa Marapi Singgalang pukul 17.30 WIB. DPP IKM menegaskan bahwa pembangunan dan renovasi fasilitas ini bukan sekadar menghadirkan hunian, tetapi juga membangun pusat pembinaan generasi muda Minangkabau di perantauan. “Gedung ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pembinaan generasi muda Minangkabau agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya,” ujar Andre dalam sambutannya. Rumah Gadang Perantau: Pusat Aktivitas dan Pembinaan Kedua asrama ini dirancang sebagai ruang bersama bagi mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta. Selain sebagai tempat tinggal, fasilitas ini juga difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan. DPP IKM menegaskan bahwa gedung ini terbuka untuk seluruh perantau Minangkabau tanpa sekat komunitas. Semangat inklusivitas ini menjadi fondasi utama dalam membangun kebersamaan di rantau. “Pokoknyo lai urang Minang, pakailah gedung ko! Namun, mari kita rawat dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Andre. Perkuat Silaturahmi dan Karakter Generasi Muda Dengan hadirnya Asrama Bundo Kanduang dan Marapi Singgalang, DPP IKM berharap mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta dapat lebih fokus dalam menempuh pendidikan, sekaligus tumbuh sebagai generasi yang berakhlak dan berbudaya. Peresmian ini juga menjadi simbol penguatan peran IKM sebagai pengikat silaturahmi perantau, sejalan dengan semangat “Rumah Gadang Perantau Minang, Manjapuik Nan Tatingga dan Mangumpuaan Nan Taserak.” Antusiasme masyarakat Minangkabau di Yogyakarta menunjukkan bahwa kehadiran fasilitas ini sangat dinantikan. DPP IKM optimistis, langkah ini akan semakin memperkuat sinergi perantau Minangkabau dalam memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah: IKM Jadi Kekuatan Strategis Pembangunan Daerah
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung Nusantara IV DPR RI, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para perantau Minang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, didampingi Sekretaris Jenderal Braditi Maulevey, menyambut langsung para tamu undangan dan pengurus dari berbagai daerah di Indonesia. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan IKM merupakan kekuatan strategis yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan apabila dikelola dengan semangat kebersamaan. “Semangat persatuan dan silaturahmi perantau Minang yang kita lihat hari ini adalah energi besar. Jika dirajut dengan baik, ini akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Sumatera Barat dan Indonesia,” ujar Mahyeldi. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh elemen perantau, termasuk IKM, dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Menurutnya, sinergi antara ranah dan rantau merupakan kekuatan khas Minangkabau yang harus terus dijaga dan diperkuat. Kepengurusan IKM yang baru diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung yang produktif dan berkelanjutan. “Kita ingin hubungan antara kampung halaman dan perantau tidak hanya emosional, tetapi juga produktif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Andre Rosiade menegaskan komitmen IKM untuk terus menjadi wadah pemersatu perantau Minang serta platform kolaborasi yang inklusif dengan pemerintah dan dunia usaha. Acara pengukuhan ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Raffi Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Selain itu, hadir pula Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara, Dony Oskaria, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat dan jajaran pengurus IKM dari seluruh Indonesia. Pengukuhan ini menegaskan bahwa perantau Minangkabau memiliki peran strategis dalam pembangunan, sekaligus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan identitas budaya yang menjadi kekuatan utama masyarakat Minang di mana pun berada.
Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Presiden di Pengukuhan DPP IKM 2025-2030
Jakarta – Semangat persatuan dan kekeluargaan mewarnai pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) periode 2025–2030 yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Sabtu (11/4/2026). Acara yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal ini menjadi momentum strategis bagi keluarga besar IKM untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan salam hangat kepada seluruh perantau Minang. Dalam sambutannya, Raffi menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap masyarakat Minang, khususnya dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. “Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu memastikan bahwa masyarakat Minang tidak akan pernah merasa sendirian,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi karakter masyarakat Minangkabau yang dikenal tangguh dan memiliki semangat pantang menyerah. Menurutnya, kekuatan solidaritas “urang awak” menjadi motor penting dalam proses pemulihan daerah. “Bahkan dalam situasi sulit, masyarakat Minang mampu bangkit lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini adalah kekuatan yang patut menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tambahnya. Lebih lanjut, Raffi menyoroti nilai kebersamaan dan keberanian yang menjadi ciri khas masyarakat Minang sebagai fondasi dalam menjaga persatuan, baik di ranah maupun di rantau. “Orang Minang berani berjuang untuk yang dicintai, berani untuk daerahnya. Inilah kekuatan solidaritas yang tak tergantikan,” tegasnya. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh berbagai delegasi dari daerah, termasuk perwakilan DPD IKM dari berbagai kota di Indonesia. Kehadiran mereka semakin memperkuat bukti bahwa ikatan persaudaraan perantau Minang tetap kokoh di mana pun berada. Nilai luhur Minangkabau seperti “tatungkuiak samo makan tanah, tatilantang samo minum aiah” (senasib sepenanggungan) terus menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. “Di mana pun urang Minang berada, nilai gotong royong, rasa memiliki kampung halaman, dan jati diri budaya tetap terjaga,” ungkap Raffi. Di akhir sambutannya, Raffi menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru DPP IKM yang dipimpin oleh Andre Rosiade. “Selamat kepada Uda Andre Rosiade sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang. Semoga kepengurusan ini mampu mempererat persaudaraan serta menjaga nilai adat dan budaya Minangkabau,” tutupnya.
Andre Rosiade Kukuhkan DPP IKM 2025–2030, Serukan Kolaborasi Perantau Minang
Jakarta — Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025–2030, Andre Rosiade, menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh perantau Minang dalam momentum pengukuhan kepengurusan DPP IKM masa bakti 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, Andre menegaskan bahwa IKM harus menjadi wadah pemersatu seluruh urang Minang, baik di ranah maupun di rantau. Semangat kebersamaan ini sejalan dengan tagline organisasi, “Basamo Mako Manjadi”, yang mengandung makna bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui kolaborasi. Andre menyampaikan bahwa kepengurusan DPP IKM ke depan akan melibatkan berbagai tokoh Minang dari lintas latar belakang, termasuk kalangan pemerintahan, legislatif, hingga profesional. Langkah ini bertujuan memperkuat peran IKM sebagai organisasi besar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Minang secara luas. Ia juga menekankan pentingnya menyatukan potensi besar perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara. Dengan kekuatan jaringan tersebut, IKM diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah serta memperkuat posisi urang Minang di tingkat nasional. Pengukuhan DPP IKM periode 2025–2030 direncanakan digelar secara besar-besaran sebagai momentum kebangkitan organisasi. Kegiatan ini akan menghadirkan ribuan perantau Minang dalam sebuah “baralek gadang” yang menjadi simbol persatuan dan kekuatan kolektif masyarakat Minang. Selain itu, Andre juga mengajak seluruh elemen masyarakat Minang untuk aktif berkontribusi dalam organisasi. Ia berharap IKM tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga motor penggerak kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Minang di berbagai wilayah. “IKM bukan milik satu kelompok, tetapi milik seluruh urang Minang. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita bisa memberikan manfaat besar bagi ranah dan rantau,” tegas Andre. Dengan kepengurusan baru ini, DPP IKM optimistis dapat memperkuat eksistensi organisasi sebagai rumah besar perantau Minang sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan bangsa.
Pelantikan Pengurus DPP IKM Periode 2025–2030 Dirangkai Halal Bihalal Perantau Minang di Gedung DPR RI
Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan melaksanakan pengukuhan pengurus periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bihalal perantau Minang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026, bertempat di Gedung Nusantara V DPR RI/MPR RI, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Momentum ini menjadi ajang strategis bagi keluarga besar Minangkabau untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran perantau dalam pembangunan daerah dan nasional pasca Idul Fitri 1447 H. Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, bersama Sekretaris Jenderal Braditi Moulevey, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar agenda organisasi, melainkan tonggak penting dalam memperkuat soliditas dan kontribusi nyata IKM di berbagai sektor. Acara ini dipastikan akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari tingkat daerah hingga nasional. Undangan telah disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, seluruh Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Barat, serta para Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, sejumlah menteri kabinet, tokoh nasional, hingga pengusaha sukses berdarah Minang juga dijadwalkan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para pemangku kebijakan dan tokoh strategis ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perantau dan pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Minangkabau ke depan. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan registrasi dan pembukaan, dilanjutkan dengan pertunjukan budaya seperti Tarian Pasambahan dan Tari Piring, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta laporan panitia. Puncak acara adalah prosesi pengukuhan pengurus DPP IKM periode 2025–2030, yang dilanjutkan dengan sambutan tokoh masyarakat, Gubernur Sumatera Barat, dan Ketua Umum DPP IKM. Sebagai penutup, suasana akan semakin semarak dengan hiburan yang menghadirkan penyanyi Minang ternama seperti Ratu Sikumbang dan Diva Aurel, yang akan menghibur seluruh tamu undangan. Melalui kegiatan ini, DPP IKM berharap dapat memperkuat jaringan perantau Minang di seluruh Indonesia serta mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, memperkokoh persatuan, dan menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah dinamika zaman.
IKM Surakarta Gelar UNI PARJO #01 di Pasar Jongke, Kolaborasi Budaya Minang dan Jawa Dorong UMKM Kreatif
SOLO (27/03) — Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Kota Surakarta menghadirkan event budaya bertajuk UNI PARJO #01 (Urang Minang Pasar Jongke) sebagai ruang kolaborasi budaya Minang dan Jawa sekaligus penggerak ekonomi kreatif di Kota Solo. Kegiatan yang akan digelar di kawasan ikonik Pasar Jongke ini membuka peluang luas bagi pelaku kuliner, pengrajin (craft), serta UMKM kreatif untuk berpartisipasi dalam perhelatan budaya berbasis kearifan lokal. Event ini merupakan inisiasi komunitas Minang di Solo yang didukung oleh DPD IKM Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Yunaldi Efendi. Kehadiran UNI PARJO diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mampu memperkuat sinergi antarbudaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “UNI PARJO menjadi ruang temu budaya yang menghadirkan kekayaan tradisi Minangkabau dan Jawa dalam satu harmoni, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal,” ujar panitia. Dalam kegiatan ini, pengunjung akan disuguhkan beragam kuliner khas Minang dan Jawa, mulai dari makanan tradisional, minuman khas, hingga produk kreatif dan hasil bumi seperti sayuran segar yang dapat dinikmati langsung. Mengusung konsep pasar budaya terbuka, UNI PARJO direncanakan berlangsung secara rutin setiap hari Sabtu di area strategis Pasar Jongke, tepatnya di pelataran parkir dan taman depan pasar yang luas dan representatif. Jadwal Pelaksanaan UNI PARJO #01 🗓️ Sabtu, 4 April 2026 ⏰ Pukul 16.00 – 23.00 WIB 📍 Pelataran Pasar Jongke, Solo Pendaftaran peserta dibuka mulai 26 Maret hingga 2 April 2026. Sementara itu, technical meeting akan dilaksanakan pada: 🗓️ Kamis, 2 April 2026 ⏰ Pukul 14.00 WIB 📍 Lantai 3 Pasar Jongke Solo Para pelaku usaha kuliner dan kreatif yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri melalui tautan berikut:👉 https://bit.ly/UniParjo01 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Person di nomor 081371866396. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah berkarya bersama masyarakat kota sekaligus memperkuat identitas budaya Nusantara melalui kolaborasi Minang dan Jawa. Catatan Redaksi Pelaksanaan UNI PARJO sebelumnya direncanakan pada Sabtu, 14 Maret 2026. Namun, jadwal tersebut mengalami penyesuaian dan ditunda menjadi Sabtu, 4 April 2026 karena pertimbangan teknis dan kesiapan acara. (Rizal Malin Kayo)
