DPP IKM Tegaskan Perantau Minang sebagai Kekuatan Strategis Pembangunan Nasional
Semarang — Andre Rosiade selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menegaskan pentingnya peran perantau Minang sebagai kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama perantau Minang di Semarang yang juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama Ahmad Luthfi serta jajaran pengurus DPW IKM Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPP IKM menekankan bahwa perantau Minang tidak hanya dikenal sebagai komunitas dengan solidaritas tinggi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Kami punya prinsip, dibangun dengan bijak, dijalankan dengan jujur. Perantau Minang harus menjadi mitra positif bagi pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, maupun pusat,” ujar Andre Rosiade. DPP IKM juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan semangat gotong royong sebagai fondasi utama kekuatan perantau. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi modal sosial yang selama ini menjaga eksistensi dan kontribusi perantau Minang di berbagai daerah. Selain itu, dalam agenda tersebut turut dibahas penguatan kelembagaan IKM di Jawa Tengah. DPP IKM mendorong percepatan penyediaan kantor DPW sementara hingga pembangunan sekretariat permanen guna menunjang aktivitas organisasi yang lebih optimal. Bahkan, DPP IKM membuka peluang pemanfaatan ruang kosong yang dapat digunakan sementara waktu untuk mendukung operasional organisasi. “Yang terpenting organisasi tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat,” tegas Andre. Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, DPP IKM juga menyoroti potensi pengelolaan aset milik perantau Minang di kawasan Tembalang, Semarang. Aset tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan, termasuk asrama mahasiswa Minang. DPP IKM mendorong agar aset tersebut segera dioptimalkan melalui renovasi dan pengelolaan profesional, sehingga dapat menjadi pusat aktivitas yang produktif dan berkelanjutan. Pengalaman sukses perantau Minang di Yogyakarta dalam mengelola aset serupa menjadi rujukan penting yang dapat diadopsi di Jawa Tengah. Tak hanya itu, rencana pembangunan fasilitas terpadu berbasis masjid dan ruang serbaguna juga menjadi bagian dari pembahasan. DPP IKM menilai fasilitas tersebut akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi perantau Minang tetapi juga masyarakat sekitar. Lebih lanjut, DPP IKM menyoroti besarnya kontribusi ekonomi perantau Minang terhadap kampung halaman, khususnya Sumatera Barat. Setiap tahunnya, perantau Minang diperkirakan mengirimkan dana hingga hampir Rp20 triliun ke daerah asal, menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Namun demikian, DPP IKM juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara perantau, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPP IKM untuk memperkuat sinergi antara perantau Minang, pemerintah daerah, serta organisasi IKM di berbagai wilayah. Dengan semangat kebersamaan dan visi pembangunan yang terarah, DPP IKM optimistis perantau Minang akan terus menjadi pilar penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua DPP IKM Resmikan Dua Asrama Mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta, Perkuat Rumah Gadang Perantau
YOGYAKARTA — Andre Rosiade selaku Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) meresmikan dua asrama mahasiswa Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Asrama Mahasiswi Bundo Kanduang dan Asrama Mahasiswa Marapi Singgalang, Rabu (22/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen nyata DPP IKM dalam memperkuat peran organisasi di ranah perantauan. Momentum penting ini dihadiri berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan lembaga pemerintah, BUMN, hingga jaringan perantau Minangkabau. Turut hadir Kepala Seksi Antar Lembaga Penghubung Jakarta Sari Anggraini, perwakilan PT Semen Padang dan PT Hutama Karya, serta DPD IKM dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Wujud Nyata Komitmen DPP IKM Peresmian dilakukan langsung oleh Andre Rosiade didampingi jajaran pengurus harian DPP IKM. Kegiatan berlangsung khidmat, diawali di Asrama Mahasiswi Bundo Kanduang pada pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan di Asrama Mahasiswa Marapi Singgalang pukul 17.30 WIB. DPP IKM menegaskan bahwa pembangunan dan renovasi fasilitas ini bukan sekadar menghadirkan hunian, tetapi juga membangun pusat pembinaan generasi muda Minangkabau di perantauan. “Gedung ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pembinaan generasi muda Minangkabau agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya,” ujar Andre dalam sambutannya. Rumah Gadang Perantau: Pusat Aktivitas dan Pembinaan Kedua asrama ini dirancang sebagai ruang bersama bagi mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta. Selain sebagai tempat tinggal, fasilitas ini juga difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan. DPP IKM menegaskan bahwa gedung ini terbuka untuk seluruh perantau Minangkabau tanpa sekat komunitas. Semangat inklusivitas ini menjadi fondasi utama dalam membangun kebersamaan di rantau. “Pokoknyo lai urang Minang, pakailah gedung ko! Namun, mari kita rawat dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Andre. Perkuat Silaturahmi dan Karakter Generasi Muda Dengan hadirnya Asrama Bundo Kanduang dan Marapi Singgalang, DPP IKM berharap mahasiswa Minangkabau di Yogyakarta dapat lebih fokus dalam menempuh pendidikan, sekaligus tumbuh sebagai generasi yang berakhlak dan berbudaya. Peresmian ini juga menjadi simbol penguatan peran IKM sebagai pengikat silaturahmi perantau, sejalan dengan semangat “Rumah Gadang Perantau Minang, Manjapuik Nan Tatingga dan Mangumpuaan Nan Taserak.” Antusiasme masyarakat Minangkabau di Yogyakarta menunjukkan bahwa kehadiran fasilitas ini sangat dinantikan. DPP IKM optimistis, langkah ini akan semakin memperkuat sinergi perantau Minangkabau dalam memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah: IKM Jadi Kekuatan Strategis Pembangunan Daerah
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung Nusantara IV DPR RI, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para perantau Minang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, didampingi Sekretaris Jenderal Braditi Maulevey, menyambut langsung para tamu undangan dan pengurus dari berbagai daerah di Indonesia. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan IKM merupakan kekuatan strategis yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan apabila dikelola dengan semangat kebersamaan. “Semangat persatuan dan silaturahmi perantau Minang yang kita lihat hari ini adalah energi besar. Jika dirajut dengan baik, ini akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Sumatera Barat dan Indonesia,” ujar Mahyeldi. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh elemen perantau, termasuk IKM, dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Menurutnya, sinergi antara ranah dan rantau merupakan kekuatan khas Minangkabau yang harus terus dijaga dan diperkuat. Kepengurusan IKM yang baru diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung yang produktif dan berkelanjutan. “Kita ingin hubungan antara kampung halaman dan perantau tidak hanya emosional, tetapi juga produktif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Andre Rosiade menegaskan komitmen IKM untuk terus menjadi wadah pemersatu perantau Minang serta platform kolaborasi yang inklusif dengan pemerintah dan dunia usaha. Acara pengukuhan ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Raffi Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Selain itu, hadir pula Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara, Dony Oskaria, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat dan jajaran pengurus IKM dari seluruh Indonesia. Pengukuhan ini menegaskan bahwa perantau Minangkabau memiliki peran strategis dalam pembangunan, sekaligus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan identitas budaya yang menjadi kekuatan utama masyarakat Minang di mana pun berada.
Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Presiden di Pengukuhan DPP IKM 2025-2030
Jakarta – Semangat persatuan dan kekeluargaan mewarnai pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) periode 2025–2030 yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Sabtu (11/4/2026). Acara yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal ini menjadi momentum strategis bagi keluarga besar IKM untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan salam hangat kepada seluruh perantau Minang. Dalam sambutannya, Raffi menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap masyarakat Minang, khususnya dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. “Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu memastikan bahwa masyarakat Minang tidak akan pernah merasa sendirian,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi karakter masyarakat Minangkabau yang dikenal tangguh dan memiliki semangat pantang menyerah. Menurutnya, kekuatan solidaritas “urang awak” menjadi motor penting dalam proses pemulihan daerah. “Bahkan dalam situasi sulit, masyarakat Minang mampu bangkit lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini adalah kekuatan yang patut menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tambahnya. Lebih lanjut, Raffi menyoroti nilai kebersamaan dan keberanian yang menjadi ciri khas masyarakat Minang sebagai fondasi dalam menjaga persatuan, baik di ranah maupun di rantau. “Orang Minang berani berjuang untuk yang dicintai, berani untuk daerahnya. Inilah kekuatan solidaritas yang tak tergantikan,” tegasnya. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh berbagai delegasi dari daerah, termasuk perwakilan DPD IKM dari berbagai kota di Indonesia. Kehadiran mereka semakin memperkuat bukti bahwa ikatan persaudaraan perantau Minang tetap kokoh di mana pun berada. Nilai luhur Minangkabau seperti “tatungkuiak samo makan tanah, tatilantang samo minum aiah” (senasib sepenanggungan) terus menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. “Di mana pun urang Minang berada, nilai gotong royong, rasa memiliki kampung halaman, dan jati diri budaya tetap terjaga,” ungkap Raffi. Di akhir sambutannya, Raffi menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru DPP IKM yang dipimpin oleh Andre Rosiade. “Selamat kepada Uda Andre Rosiade sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang. Semoga kepengurusan ini mampu mempererat persaudaraan serta menjaga nilai adat dan budaya Minangkabau,” tutupnya.
Andre Rosiade Kukuhkan DPP IKM 2025–2030, Serukan Kolaborasi Perantau Minang
Jakarta — Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025–2030, Andre Rosiade, menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh perantau Minang dalam momentum pengukuhan kepengurusan DPP IKM masa bakti 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, Andre menegaskan bahwa IKM harus menjadi wadah pemersatu seluruh urang Minang, baik di ranah maupun di rantau. Semangat kebersamaan ini sejalan dengan tagline organisasi, “Basamo Mako Manjadi”, yang mengandung makna bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui kolaborasi. Andre menyampaikan bahwa kepengurusan DPP IKM ke depan akan melibatkan berbagai tokoh Minang dari lintas latar belakang, termasuk kalangan pemerintahan, legislatif, hingga profesional. Langkah ini bertujuan memperkuat peran IKM sebagai organisasi besar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Minang secara luas. Ia juga menekankan pentingnya menyatukan potensi besar perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara. Dengan kekuatan jaringan tersebut, IKM diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah serta memperkuat posisi urang Minang di tingkat nasional. Pengukuhan DPP IKM periode 2025–2030 direncanakan digelar secara besar-besaran sebagai momentum kebangkitan organisasi. Kegiatan ini akan menghadirkan ribuan perantau Minang dalam sebuah “baralek gadang” yang menjadi simbol persatuan dan kekuatan kolektif masyarakat Minang. Selain itu, Andre juga mengajak seluruh elemen masyarakat Minang untuk aktif berkontribusi dalam organisasi. Ia berharap IKM tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga motor penggerak kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Minang di berbagai wilayah. “IKM bukan milik satu kelompok, tetapi milik seluruh urang Minang. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita bisa memberikan manfaat besar bagi ranah dan rantau,” tegas Andre. Dengan kepengurusan baru ini, DPP IKM optimistis dapat memperkuat eksistensi organisasi sebagai rumah besar perantau Minang sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan bangsa.
Pelantikan Pengurus DPP IKM Periode 2025–2030 Dirangkai Halal Bihalal Perantau Minang di Gedung DPR RI
Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan melaksanakan pengukuhan pengurus periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bihalal perantau Minang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026, bertempat di Gedung Nusantara V DPR RI/MPR RI, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Momentum ini menjadi ajang strategis bagi keluarga besar Minangkabau untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran perantau dalam pembangunan daerah dan nasional pasca Idul Fitri 1447 H. Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, bersama Sekretaris Jenderal Braditi Moulevey, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar agenda organisasi, melainkan tonggak penting dalam memperkuat soliditas dan kontribusi nyata IKM di berbagai sektor. Acara ini dipastikan akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari tingkat daerah hingga nasional. Undangan telah disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, seluruh Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Barat, serta para Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, sejumlah menteri kabinet, tokoh nasional, hingga pengusaha sukses berdarah Minang juga dijadwalkan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para pemangku kebijakan dan tokoh strategis ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perantau dan pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Minangkabau ke depan. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan registrasi dan pembukaan, dilanjutkan dengan pertunjukan budaya seperti Tarian Pasambahan dan Tari Piring, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta laporan panitia. Puncak acara adalah prosesi pengukuhan pengurus DPP IKM periode 2025–2030, yang dilanjutkan dengan sambutan tokoh masyarakat, Gubernur Sumatera Barat, dan Ketua Umum DPP IKM. Sebagai penutup, suasana akan semakin semarak dengan hiburan yang menghadirkan penyanyi Minang ternama seperti Ratu Sikumbang dan Diva Aurel, yang akan menghibur seluruh tamu undangan. Melalui kegiatan ini, DPP IKM berharap dapat memperkuat jaringan perantau Minang di seluruh Indonesia serta mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, memperkokoh persatuan, dan menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah dinamika zaman.
DPP IKM Pastikan Siap Berkolaborasi dan Bersinergi Penuh dengan Ikatan Keluarga Minang Saiyo Bali
DENPASAR – Kunjungan santai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo di tengah liburan keluarga di Bali justru membuka ruang strategis bagi penguatan jaringan perantau Minang. Dalam momentum sederhana itu, ia menyempatkan diri menunaikan salat Jumat di masjid komunitas Minang di kawasan Denpasar, sekaligus menjalin silaturahmi dengan pengurus Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan jauh dari nuansa formal. Braditi Moulevey menyebut tidak ada agenda khusus yang dibahas dalam pertemuan itu. Interaksi yang terbangun lebih kepada obrolan ringan sambil menikmati kopi bersama jajaran pengurus IKMS yang baru saja menggelar Musyawarah Besar (Mubes). “Tidak ada pembahasan khusus, hanya berbincang santai, mengopi dan diskusi ringan,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026). Meski terkesan informal, pertemuan itu menjadi titik awal komunikasi antara DPP IKM dan IKMS. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Levi itu juga menyampaikan undangan resmi kepada IKMS untuk menghadiri pengukuhan pengurus DPP IKM yang dijadwalkan berlangsung pada 11 April 2026 di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antar organisasi perantau Minang, khususnya di Bali. Selain itu, keberadaan fasilitas yang dimiliki IKMS seperti gedung, masjid, sekolah, hingga aula pertemuan dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung berbagai program bersama ke depan. “Ke depan, diharapkan akan terbangun kolaborasi konkret dalam bentuk program-program yang saling mendukung antara kedua organisasi tersebut,” ujar Levi. Hubungan antara DPP IKM dan IKMS sebelumnya juga telah terjalin melalui aksi sosial. Beberapa waktu lalu, DPP IKM juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat Minang yang terdampak musibah bencana alam banjir di Bali. “Bantuan dan donasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, di Aula IKMS dan diterima oleh jajaran pengurus IKMS Bali,” katanya. Ia menegaskan bahwa kehadiran DPP IKM tidak dimaksudkan sebagai pesaing bagi IKMS. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya sinergi dalam memperluas manfaat bagi komunitas perantau Minang, baik di Kota Denpasar maupun wilayah kabupaten dan kota lainnya di Bali. “DPP IKM berkomitmen untuk menjadi mitra strategis bagi IKMS. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam membantu dan memberdayakan masyarakat Minang di perantauan,” imbuh Moulevey. (*)
Ribuan Perantau Minang Berangkat Pulang Basamo 2026 Gelombang Kedua, Tiket Habis dalam 1 Jam
JAKARTA – Suasana penuh semangat dan haru mewarnai pelepasan ribuan perantau Minangkabau yang mengikuti program Pulang Basamo 2026 Gelombang II di Lapangan Jantung Sehat DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2026). Program mudik bersama ini digelar oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang kembali memfasilitasi perantau Minangkabau untuk pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat menjelang Hari Raya Idulfitri. Sejak pagi hari, ratusan hingga ribuan peserta telah memadati lokasi keberangkatan. Mereka datang membawa koper, tas besar, serta berbagai oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Wajah-wajah penuh rindu terlihat di antara para peserta yang tak sabar untuk kembali ke Ranah Minang. Puluhan bus yang telah disiapkan panitia secara bertahap diberangkatkan menuju berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga daerah-daerah lainnya. Andre Rosiade mengatakan bahwa program Pulang Basamo merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat Minangkabau di perantauan agar dapat pulang kampung dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Menurutnya, tradisi pulang kampung memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau, terutama untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga ikatan dengan kampung halaman. “Program Pulang Basamo ini kita selenggarakan untuk membantu perantau Minangkabau agar bisa pulang ke kampung halaman bersama-sama menjelang Lebaran,” ujar Andre saat melepas rombongan pemudik. Antusiasme perantau terhadap program ini juga sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari cepatnya tiket peserta habis setelah pendaftaran dibuka secara daring. Koordinator Pulang Basamo 2026, Muhammad Reza Ikhwan, mengatakan tiket yang disediakan bahkan habis hanya dalam waktu sekitar satu jam sejak pendaftaran dibuka. “Tiket langsung habis dalam waktu sekitar satu jam setelah pendaftaran dibuka secara online. Ini menunjukkan betapa besar minat perantau untuk pulang kampung melalui program ini,” ujarnya. Peserta Pulang Basamo tidak hanya berasal dari wilayah Jabodetabek, tetapi juga datang dari berbagai kota lain di Indonesia. Beberapa peserta bahkan berasal dari daerah yang cukup jauh seperti Samarinda dan Bali. Hal ini menunjukkan kuatnya ikatan emosional masyarakat Minangkabau terhadap kampung halaman mereka di Ranah Minang. Selain memfasilitasi perjalanan mudik, program Pulang Basamo juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarperantau Minangkabau yang selama ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, panitia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang turut mendukung pengamanan selama perjalanan para pemudik menuju Sumatera Barat. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Solihin menyampaikan bahwa pihak kepolisian memberikan pengawalan terhadap rombongan bus sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengawalan dilakukan sejak keberangkatan hingga rombongan tiba di wilayah Sumatera Barat untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar. Selain itu, seluruh armada bus yang digunakan dalam program Pulang Basamo juga telah melalui proses pemeriksaan kelayakan kendaraan guna menjamin keselamatan para peserta selama perjalanan. Program Pulang Basamo sendiri telah menjadi tradisi kuat bagi masyarakat Minangkabau di perantauan. Setiap tahun, ribuan perantau memanfaatkan program ini untuk kembali ke kampung halaman dan merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Bagi banyak perantau Minangkabau, Pulang Basamo bukan sekadar perjalanan mudik. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi simbol kuatnya hubungan antara perantau dengan Ranah Minang—tempat di mana rindu selalu menemukan jalan untuk kembali.
Andre Rosiade Lepas 100 Bus Mudik Gratis Pulang Basamo 2026 untuk Perantau Minang
Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) Andre Rosiade secara resmi melepas keberangkatan 100 bus program mudik gratis Pulang Basamo 2026 di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026). Program Pulang Basamo 2026 ini mengantarkan ribuan perantau Minangkabau dari Jakarta dan sekitarnya untuk kembali ke kampung halaman di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat Minang di perantauan agar dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman. Pelepasan rombongan mudik berlangsung sekitar pukul 10.38 WIB. Saat bendera keberangkatan dikibarkan, satu per satu bus mulai bergerak meninggalkan lokasi dengan suasana meriah yang diiringi bunyi klakson telolet dari kendaraan para pemudik. Program Pulang Basamo Memasuki Tahun Keempat Andre Rosiade menjelaskan bahwa Pulang Basamo telah memasuki tahun keempat sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023. Program ini terus mendapat sambutan positif dari para perantau Minang yang bekerja di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Menurut Andre, program ini bukan hanya membantu masyarakat yang ingin mudik, tetapi juga mempererat hubungan para perantau dengan kampung halaman di Sumatera Barat. Ia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Perantau Minang Berkontribusi Besar untuk Ekonomi Sumbar Andre Rosiade juga menekankan bahwa perantau Minang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Setiap tahun, para perantau mengirimkan dana dalam jumlah besar untuk membantu keluarga dan masyarakat di kampung halaman. “Alhamdulillah, selama ini perantau Minang membantu ekonomi Sumatera Barat. Setiap tahun perantau Minang mengirimkan sekitar Rp20 triliun ke kampung halaman,” ujar Andre. Menurutnya, kontribusi tersebut sangat penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua Gelombang Keberangkatan Pulang Basamo 2026 Program Pulang Basamo 2026 dilaksanakan dalam dua gelombang keberangkatan. Gelombang pertama diberangkatkan pada 8 Maret 2026 dengan 100 bus. Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan berangkat pada 15 Maret 2026 dengan tambahan sekitar 150 bus. Secara keseluruhan, program mudik gratis ini diikuti oleh sekitar 12.000 pemudik. Peserta pada gelombang pertama mayoritas merupakan mahasiswa, sedangkan pada gelombang kedua didominasi oleh para pekerja perantau. Melalui program ini, DPP IKM berharap tradisi kebersamaan para perantau Minangkabau dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Sumatera Barat.
Perantau Minang Apresiasi Ketegasan Andre Rosiade dan Kapolda Sumbar Berantas Tambang Liar
PADANG – Perhatian serius terhadap persoalan tambang ilegal di Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya datang dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kalangan Perantau Minang. Perantau Minang, Braditi Moulevey Rajo Mudo menyuarakan apresiasi sekaligus harapan agar upaya penindakan tambang ilegal dilakukan secara konsisten demi menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan kampung halaman. Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade yang dinilai aktif mendorong aparat kepolisian, khususnya Kapolda Sumbar untuk segera mengusut dan menyelidiki praktik tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada Polda Sumbar yang dinilai sigap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas tambang liar. “Perantau Minang mengapresiasi Andre Rosiade yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Sumbar-1 yang mendorong Kapolda segera mengusut dan menyelidiki persoalan tambang ilegal dan tentunya kita juga mengapresiasi Polda Sumbar untuk langsung menindaklanjuti dan juga laporan dari masyarakat,” katanya, Selasa (20/1/2026). Bagi kalangan perantau, persoalan tambang ilegal bukan sekadar isu penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan alam Minangkabau yang dikenal rawan bencana. Pria yang akrab disapa Levi itu menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat di kampung halaman untuk menjaga lingkungan sebagai benteng utama dari berbagai potensi bencana. “Untuk menyikapi ini, kami Perantau Minang berharap pada seluruh warga di kampung halaman untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan, karena bencana merupakan suatu hal yang tak bisa kita hindari, sehingga terjadi kerusakan alam,” ujar Levi. Menurutnya, Perantau Minang pada prinsipnya mendukung program pemerintah yang membuka ruang bagi aktivitas tambang rakyat. Namun, dukungan tersebut harus sejalan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan prinsip keberlanjutan lingkungan. “Kita mendukung program pemerintah yang mendorong adanya tambang rakyat, tapi tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya. Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal akan berdampak besar terhadap kondisi alam Sumbar yang dikenal rawan bencana. Aktivitas pertambangan tanpa pengawasan berpotensi memperparah risiko banjir bandang, longsor dan bencana lainnya. “Kemudian, jangan sampai dampaknya merusak lingkungan yang tentunya akan menganggu kondisi alam, karena daerah kita rawan bencana, kerusakan itu akan sangat berdampak terhadap bencana-bencana yang akan muncul di daerah,” katanya. Catatan kritis ini, menurut Moulevey, harus menjadi pengingat bersama agar masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan tidak abai terhadap dampak jangka panjang dari kerusakan alam. “Tentunya, ini menjadi catatan kita semua bahwa seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap kerusakan alam tentu harus kita hindari,” katanya. Dalam konteks penegakan hukum, Perantau Minang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparat kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga Polda Sumbar, yang dinilai menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti kasus tambang ilegal. “Tentunya, itulah hal-hal yang menjadi catatan kita semua, kita sangat mengapresiasi seluruh aparat kepolisian, aparat penegak hukum mulai dari Mabes Polri, Polda Sumbar dan seluruh jajarannya untuk bisa menindaklanjuti dan tentu bisa mengungkap dan menyelidiki persoalan kasus tambang ilegal ini,” ucapnya. Lebih jauh, Levi berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas dan menyeluruh, termasuk terhadap oknum aparat yang diduga membekingi tambang ilegal demi keuntungan pribadi. “Kami berharap polisi bisa bertindak tegas terhadap oknum-oknum aparat yang membekingi tambang-tambang liar ini dan mendapatkan keuntungan dari sana,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) tersebut. Sejalan dengan suara perantau, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Sumbar tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat. Penertiban tersebut justru bertujuan mengakhiri praktik perampasan sumber daya oleh pemodal besar sekaligus memulihkan lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Andre saat berkunjung ke Kabupaten Pasaman bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta serta jajaran pemerintah daerah. Menurut Andre, langkah tegas ini merupakan bagian dari transisi menuju tata kelola pertambangan yang legal, adil, dan berpihak pada masyarakat lokal. “Penertiban ini bukan mematikan hak masyarakat, tetapi memastikan yang menikmati sumber daya adalah masyarakat asli, bukan cukong. Lingkungan juga harus dijaga,” tegas Andre di hadapan warga saat menjenguk nenek Saudah (68), korban penganiayaan dari oknum penambang liar di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (18/1/2026) lalu. Andre menjelaskan, selama ini aktivitas tambang ilegal lebih banyak menguntungkan pemodal besar, sementara masyarakat kecil justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Pasca penertiban, perubahan positif mulai dirasakan oleh warga, mulai dari kondisi air sungai yang berangsur jernih hingga berkurangnya antrean panjang BBM subsidi di SPBU yang sebelumnya diduga digunakan untuk operasional alat berat tambang ilegal. “Ini bukti bahwa tambang liar bukan menyejahterakan rakyat, justru merampas hak masyarakat dan merusak lingkungan,” kata Andre. Sebagai solusi jangka panjang, Andre Rosiade menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat dapat menambang secara legal dan berkelanjutan. Ia memaparkan tahapan administratif yang tengah berjalan hingga penerbitan IPR oleh Gubernur Sumbar. Melalui skema tersebut, koperasi masyarakat dapat mengelola hingga 10 hektare lahan tambang, sementara perseorangan memperoleh izin maksimal 5 hektare. Andre menegaskan, skema ini dirancang agar manfaat pertambangan benar-benar dirasakan masyarakat lokal. “Dengan IPR, masyarakat Pasaman dan daerah lain bisa menambang emas secara legal. Yang untung rakyat, bukan cukong, bukan pemodal, apalagi orang luar,” katanya. Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas pelaku kekerasan di kawasan tambang serta memastikan tidak ada lagi aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di provinsi tersebut. (*)
