Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Soroti Konten Kreator Minang yang Gunakan Bahasa Kasar di Media Sosial
JAKARTA – Fenomena konten kreator atau influencer asal Ranah Minang yang menggunakan bahasa kasar dalam siaran langsung maupun unggahan di media sosial (medsos) belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), tetapi juga perantau Minang yang memantau dari jauh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyayangkan tren yang dinilai merusak citra Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal santun, beradat, dan menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Banyak konten kreator dari Ranah Minang yang menggunakan bahasa tidak pantas, bahkan kasar, di dalam konten maupun siaran langsung mereka. Padahal, masyarakat Minang itu selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan berpegang pada falsafah ABS-SBK,” kata Moulevey. Moulevey menilai, konten dengan bahasa kasar dan tidak elok seharusnya menjadi kegelisahan bersama. Media sosial saat ini bukan lagi ruang privat, melainkan konsumsi publik yang ditonton lintas generasi, termasuk anak-anak dan remaja. “Seharusnya mereka malu. Bagaimana anak kemenakan, bahkan ninik mamaknya, melihat tayangan seperti itu? Tentu tidak elok dilihat dan didengar. Apalagi, Minang itu punya norma dan sopan santun yang sudah turun-temurun,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, serta adat yang menempatkan kata-kata sebagai cerminan harga diri. Saat bahasa yang kasar menjadi konsumsi publik, maka citra tersebut akan luntur. Perubahan pola komunikasi di era digital memang memberi peluang baru bagi siapa saja untuk menjadi “penyiar” di dunia maya. Namun, tanpa kesadaran etika, ruang ini bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Moulevey menekankan, kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab sosial, terlebih bagi mereka yang membawa identitas Minangkabau. “Kita tidak anti pada kreativitas atau kebebasan berekspresi. Tapi ekspresi itu harus sesuai dengan norma dan nilai budaya kita. Jangan sampai demi popularitas, malah melupakan marwah Minangkabau,” tegasnya. Sebagai bagian dari perantau Minang, Moulevey menegaskan bahwa komunitas perantau juga ikut memantau konten yang diproduksi oleh kreator asal Sumatera Barat. Ia menyebut, banyak laporan atau pembicaraan yang masuk mengenai fenomena ini, baik di media sosial maupun forum perantau. “Kami sebagai perantau juga merasa punya tanggung jawab moral. Ranah Minang itu bukan hanya milik orang yang tinggal di kampung halaman, tapi juga milik kami di rantau. Kalau citra itu rusak, tentu kami juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Fenomena ini, kata Moulevey, menjadi tantangan bagi generasi muda Minang untuk tetap memegang jati diri. Dunia digital boleh saja dimanfaatkan untuk berkarya, berdiskusi, dan membangun jejaring, tetapi tetap harus dalam koridor yang menghormati nilai budaya. “Generasi muda Minang seharusnya tampil sebagai contoh. Jangan sampai kebebasan yang dimanfaatkan di media sosial justru jadi bumerang bagi diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan, adat dan budaya Minang sudah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana berbicara, bergaul, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu, menurutnya, relevan dengan era apa pun, termasuk di dunia digital. Moulevey berharap, kritik ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi para kreator konten di Ranah Minang. Ia mengajak agar setiap karya digital bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membawa manfaat. “Masyarakat Minang itu terkenal dengan kesopansantunan dan norma yang baik. Kami tidak ingin marwah itu hilang hanya karena ulah segelintir orang yang ingin populer dengan cara instan,” katanya. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem media sosial yang sehat. Konten yang lahir dari Ranah Minang seharusnya mampu mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekayaan budaya. Fenomena bahasa kasar di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk memperkuat literasi digital. Dengan edukasi, para kreator konten bisa diarahkan agar lebih bijak menggunakan bahasa dan mengemas pesan. Moulevey mengingatkan, kebiasaan berbahasa adalah cermin karakter. “Kalau kita sudah terbiasa kasar di media sosial, lama-lama itu terbawa ke kehidupan nyata. Ini bahaya. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh tanpa sopan santun,” ujarnya. Ia menilai, media sosial juga bisa menjadi sarana refleksi. Kreator konten dapat mengubah gaya berkomunikasi menjadi lebih santun, tanpa kehilangan daya tarik. Popularitas bisa lahir dari kualitas, bukan semata-mata sensasi. Pada akhirnya, Moulevey menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebagai perantau Minang, ia merasa perlu menyuarakan kegelisahan ini agar menjadi perhatian bersama. “Kalau ada konten yang tidak pantas, jangan hanya ditonton. Mari kita beri masukan. Mari kita arahkan supaya lebih baik. Karena Ranah Minang itu milik kita bersama, dan marwahnya harus dijaga bersama,” katanya. Moulevey percaya, dengan kesadaran bersama, masyarakat Minang baik di ranah maupun di rantau mampu menjaga identitasnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Kreativitas dan sopan santun, katanya, bisa berjalan beriringan. (*)
DPP IKM Salurkan Santunan untuk Pasien Minang di RS Jantung Harapan Kita dan Rumah Singgah Yayasan PEDEDE Palanta Raso
Jakarta, 11 September 2025 – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat Minang di rantau dengan membesuk dan memberikan santunan kepada pasien yang tengah berjuang melawan penyakit jantung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP IKM H. Andre Rosiade didampingi Sekretaris Jenderal DPP IKM Braditi Moulevey, perwakilan pengurus DPP IKM dan DPW IKM DKI Jakarta mengunjungi tujuh pasien Minang, salah satunya berasal dari Pesisir Selatan, yang anaknya sedang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Selain itu, rombongan DPP IKM juga membesuk enam pasien lainnya yang berada di Rumah Singgah Yayasan PEDEDE Palanta Raso. Sebagai bentuk dukungan, DPP IKM menyerahkan santunan sebesar Rp10 juta kepada pasien di IGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rp5 juta untuk masing-masing pasien di Rumah Singgah Yayasan PEDEDE Palanta Raso. Total santunan yang diberikan mencapai Rp40 juta. “Ini merupakan komitmen dan kepedulian kami dari DPP IKM terhadap masyarakat Minang khususnya di rantau. Semoga santunan ini bermanfaat dan para pasien segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT,” ujar Ketua Umum DPP IKM, H. Andre Rosiade.
Perantau Minang Bangga Aksi Damai di Padang Berjalan Tertib
JAKARTA – Perantau Minang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, memberikan pandangan mendalam atas aksi damai yang digelar ribuan massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar) pada Senin (1/9/2025). Bagi Braditi, peristiwa itu bukan hanya demonstrasi biasa. Ia menyebutnya sebagai cermin adab orang Minang yang menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan santun, tertib, dan penuh martabat. Braditi menekankan bahwa aksi damai yang berlangsung hingga sore hari tanpa ricuh adalah gambaran nyata warisan nilai budaya Minangkabau. “Orang Minang diajarkan untuk berkata tegas bila ada yang salah, tetapi keras itu harus tetap dengan adab. Itu yang membedakan kita,” ujarnya, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek daring yang bersatu dalam satu barisan berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang menyejukkan. “Mereka pulang dengan tertib, meninggalkan pesan, bukan kerusakan,” katanya. Ia menilai, tuntutan yang disuarakan massa memiliki bobot penting, seperti pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri, hingga transparansi dalam kasus kematian Affan Kurniawan. “Itu bukan sekadar teriakan di jalan. Itu suara rakyat yang menginginkan keadilan. Anak-anak muda kita sudah paham, demokrasi bukan hanya soal hak, tapi juga soal tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa,” katanya. Braditi Moulevey mengingatkan bahwa kritik tidak harus menyinggung pribadi, apalagi memicu kekerasan. “Kita boleh lantang menolak kebijakan yang keliru, tapi jangan sampai lantang itu berubah jadi kebencian pada sesama,” tegasnya. Ia menilai aksi di Padang adalah bukti nyata bahwa kritik bisa membangun. “Kalau semua daerah bisa mencontoh Sumbar hari ini, maka demokrasi kita akan lebih sehat,” tambahnya. Pesan untuk Pemerintah Sekjen IKM itu juga memberi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, menandatangani tuntutan massa bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab. “Janji untuk mengawal aspirasi harus benar-benar dibuktikan. Kalau rakyat dikhianati, kepercayaan yang runtuh akan sulit dipulihkan. Orang Minang itu kritis, sekali dikecewakan, mereka akan ingat lama,” katanya. Dirinya berharap pemerintah pusat turut mendengar. “Aspirasi dari Padang ini adalah suara Indonesia juga. Jangan hanya didengar, tapi wujudkan dalam kebijakan,” ujarnya. Sebagai seorang perantau, Moulevey mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan pandangan. Ia menyebut banyak perantau Minang di dalam dan luar negeri yang memantau aksi unjuk rasa di Ranah atau kampung halaman. “Kami di rantau ikut merasa memiliki kampung halaman. Apa yang terjadi di Padang mencerminkan siapa kami di mata orang luar. Karena itu, aksi damai ini sangat membanggakan,” ucapnya. Menurutnya, perantau bukan hanya pencari nafkah, melainkan juga penjaga nama baik. “Kalau di kampung halaman kita rusuh, maka citra Minang di rantau ikut tercoreng. Tapi hari ini, kita buktikan Minang itu santun,” ujarnya. Kasus Affan Jadi Luka Bersama Di antara tuntutan, kasus kematian Affan Kurniawan mendapat sorotan khusus. Braditi menilai kasus ini harus diusut tuntas. “Affan adalah simbol rakyat kecil yang sering kali jadi korban. Kalau tidak ada transparansi, luka ini akan semakin dalam. Kita menuntut keadilan bukan untuk Affan saja, tapi untuk seluruh rakyat,” katanya. Ia mendukung penuh desakan massa agar aparat membuka fakta sebenarnya. “Jangan biarkan kasus ini ditutup rapat. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, maka hilanglah kepercayaan rakyat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Levi itu juga mengingatkan bahaya media sosial yang sering kali menggiring opini tanpa adab. “Di dunia maya, orang mudah marah, mudah memaki, tanpa memikirkan adab. Itu bertolak belakang dengan nilai Minang,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. “Kalau itu kita pegang, maka demokrasi akan tetap berlandaskan moral dan agama, bukan sekadar kebebasan kosong,” katanya. Pasca aksi damai di Padang, ia melihat ada harapan baru untuk Indonesia. “Dari aranah Minang kita diajarkan, kritik bisa dilakukan tanpa merusak. Inilah modal sosial yang harus dijaga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada demonstrasi. “Setelah aksi, tugas kita adalah mengawal. Setelah kritik, tugas kita adalah membangun. Itulah makna demokrasi yang sebenarnya,” katanya. Ia mengatakan, orang Minang tidak pernah takut bersuara, tapi suara itu selalu dibalut dengan adab. “Inilah yang harus kita jaga bersama. Dari Sumbar untuk Indonesia, kita ajarkan demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya. (*)
Sekjen DPP IKM Imbau Perantau Minang Tahan Diri usai Korban Jiwa Demo DPR, Minta Polisi Transparan
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (Sekjen DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). “Kami berduka atas jatuhnya korban dalam demo di DPR RI. Kami berharap seluruh Perantau Minang di manapun berada bisa menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan,” ujar Braditi dalam keterangan resminya. Braditi menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun ia mengingatkan, demonstrasi harus dilakukan dengan tertib, mematuhi aturan, dan tidak menimbulkan kerusuhan. Aspirasi sebaiknya disalurkan melalui mekanisme resmi agar tercipta suasana kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya Perantau Minang, untuk tidak mudah terprovokasi serta lebih berhati-hati terhadap berita bohong (hoaks).“Selidiki dulu informasinya, lakukan tabayyun sebelum menyebarkan kabar. Jangan sampai kita ikut menyebar hoaks yang bisa memecah belah bangsa,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Braditi menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang meninggal dunia usai diduga terlindas mobil lapis baja Brimob. Affan diketahui bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan pelanggan ketika insiden terjadi. “Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang. Kasusnya harus dievaluasi, pelaku ditindak tegas, dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi korban bukan demonstran, tetapi warga yang sedang bekerja,” tegasnya. Braditi menekankan pentingnya evaluasi aparat dalam pengamanan aksi agar tidak menimbulkan korban di luar peserta demonstrasi. Ia mendorong kepolisian membuka kasus ini secara terang di hadapan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. “Mari kita semua menahan diri. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan kondisi bangsa ini bisa dilalui dengan baik,” tutupnya.
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo: Jangan Tunggu Korban Jatuh Lagi di Perlintasan Kereta Api
Padang – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban kecelakaan tragis yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/8/2025) siang. Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa dua siswi SMA Negeri 10 Padang, yakni Nabila Khairunisa, putri dari Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad dan sahabatnya, Alya Azzura. Tragedi tersebut terjadi ketika sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi F 1150 FAO yang dikemudikan siswi kelas XI, Jihan Putri Soan, tertabrak kereta api Minangkabau Ekspres jurusan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mobil yang ditumpangi tujuh pelajar itu terseret sejauh sekitar 10 meter sebelum terhenti. Seluruh penumpang dievakuasi ke RS Yos Sudarso, Padang. Dua korban dinyatakan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi berbeda. Kejadian ini mengguncang hati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Rasa kehilangan begitu terasa, terutama karena korban merupakan pelajar-pelajar muda yang tengah menempuh pendidikan. Lebih dari itu, wafatnya Nabila Khairunisa menjadi pukulan berat bagi keluarga besar kepolisian, khususnya Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad. Duka yang sama dan pukulan telak juga dirasakan oleh keluarga dari rekan Nabilla, Alya Azzura yang ikut wafat dalam kejadian tersebut. Belasungkawa Perantau Minang Menurut Moulevey, tragedi ini bukan hanya musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka kolektif bagi masyarakat Minang. “Kami atas nama perantau Minang dan keluarga besar DPP IKM menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ananda Nabila Khairunisa, putri tercinta dari Kapolres Solok Kota, beserta rekannya, Alya Azzura. Kepergian mereka adalah luka mendalam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini,” ujar Braditi Moulevey, Kamis (21/8/2025) malam. Moulevey menegaskan bahwa kehilangan generasi muda adalah kehilangan masa depan. Ia menyebut, kedua korban adalah aset bangsa yang semestinya tumbuh menjadi penerus dan kebanggaan keluarga. “Anak-anak kita adalah generasi harapan. Kehilangan mereka di usia belia bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan besar bagi bangsa ini,” imbuhnya. Selain menyampaikan belasungkawa, Braditi Moulevey juga menekankan perlunya langkah konkret dari instansi terkait. Ia mendesak pemerintah daerah bersama PT KAI dan pihak berwenang lainnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di perlintasan sebidang. “Kita tidak boleh lagi menunggu korban jatuh. Harus ada pembenahan total, mulai dari pengawasan, perbaikan infrastruktur, hingga penutupan perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Setiap nyawa terlalu berharga untuk dibiarkan hilang sia-sia karena kelalaian sistem,” tegasnya. Menurutnya, tragedi di perlintasan kereta api bukan kali pertama terjadi di Sumbar maupun daerah lain di Indonesia. Meski sudah ada aturan yang mengatur kewajiban mendahulukan perjalanan kereta, praktik di lapangan kerap menghadapi tantangan. “Keselamatan tidak bisa hanya berhenti pada imbauan. Perlu langkah nyata dan kerja sama lintas instansi. Pemerintah, PT KAI, aparat, dan masyarakat harus sama-sama serius agar duka seperti ini tidak lagi terulang,” ucapnya. Pernyataan PT KAI PT KAI Divre II Sumbar dalam rilis resminya turut menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan. Ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Braditi Moulevey menilai, pernyataan tersebut harus dibarengi dengan langkah strategis yang lebih menyentuh akar persoalan. Menurutnya, masih banyak perlintasan tanpa palang pintu atau penjaga yang berpotensi menimbulkan bahaya. “Kita berharap tragedi ini menjadi momentum untuk perubahan nyata. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mendengar kabar duka tanpa ada perbaikan berarti,” ujarnya. Duka akibat tragedi ini terasa semakin mendalam karena korban adalah pelajar yang sedang menapaki masa depan. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan sekolah korban, SMA Negeri 10 Padang. Guru, sahabat, hingga pejabat setempat menyampaikan belasungkawa, menandai betapa besar kehilangan yang dirasakan banyak pihak. Bagi masyarakat Minang di rantau, tragedi ini juga menimbulkan luka mendalam. Braditi Moulevey menyebut, semangat kebersamaan dan solidaritas Minangkabau harus menjadi penguat bagi keluarga korban. “Kami, para perantau, merasa terpanggil untuk ikut berduka. Insya Allah doa terbaik selalu kami kirimkan untuk almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga musibah ini menjadi pelajaran berharga agar lebih banyak nyawa terselamatkan di masa depan,” tuturnya. (*)
Silaturahmi Hangat Sekjen DPP IKM dengan Wagub Sumbar, Bahas Masa Depan Pembangunan Sumbar
DPP IKM – Pertemuan penuh kehangatan terjadi antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, di Kota Padang, baru-baru ini. Meski berawal sebagai temu kangen dua sahabat lama, momen tersebut berkembang menjadi ruang silaturahmi yang sarat kekeluargaan sekaligus ajang membicarakan peluang kolaborasi antara perantau dan pemerintah daerah demi kemajuan Sumatera Barat. Braditi Moulevey mengungkapkan, dirinya dan Vasko Ruseimy telah lama bersahabat sejak sama-sama berkiprah di Jakarta. Kini keduanya dipertemukan kembali dalam peran berbeda: Vasko sebagai Wakil Gubernur Sumbar mendampingi Gubernur Mahyeldi, sementara Braditi dipercaya mengemban amanah sebagai Sekjen DPP IKM. “Pertemuan ini adalah silaturahim antara sahabat lama. Tentunya ke depan ada ruang besar untuk kolaborasi antara perantau dengan pemerintah daerah,” ujar Braditi, Rabu (20/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Braditi menyampaikan pesan penting dari perantau Minang, yakni perlunya sinergi nyata antara Pemprov Sumbar dengan IKM dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Ia menekankan, pembangunan Sumbar tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia (SDM). “Pesan kami dari perantau, pembangunan Sumbar jangan hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada manusianya. Kita berharap kepemimpinan Mahyeldi–Vasko mampu membawa Sumbar keluar dari zona kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memajukan masyarakat,” tegasnya. Pertemuan berlangsung hangat dan cair, jauh dari kesan formal. Keduanya berbincang santai namun mendalam tentang kondisi Sumbar serta tantangan ke depan. Braditi menilai, hadirnya Vasko sebagai pemimpin muda di Sumbar memberi harapan baru bagi masyarakat. “Momentum ini lebih dari sekadar nostalgia sahabat lama. Ini adalah komitmen bersama untuk membawa Sumbar ke arah yang lebih baik,” katanya. Sebagai representasi suara perantau, Braditi menitipkan aspirasi agar pemerintah daerah semakin terbuka membangun kolaborasi dengan diaspora Minang. Menurutnya, Sumbar memiliki peluang besar keluar dari persoalan klasik apabila pemerintah berani membuka ruang kerja sama lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk perantau Minang di seluruh dunia. “Perantau Minang selalu punya rasa tanggung jawab moral terhadap kampung halaman. Kami berharap kepemimpinan Mahyeldi–Vasko mampu meningkatkan pembangunan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun budaya,” ungkapnya. Pertemuan singkat itu menjadi bukti bahwa persahabatan dan silaturahmi dapat membuka pintu bagi lahirnya kerja sama konkret. Antara pemerintah daerah dan para perantau, ada tujuan besar yang sama: memajukan Ranah Minang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Resmi Menjadi Warga Muhammadiyah
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, resmi menjadi warga Muhammadiyah. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat (Sumbar), Bakhtiar, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (15/8/2025). Bagi Moulevey, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kedekatan personal dengan organisasi Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan keluarganya. “Bagi saya, ini seperti pulang ke rumah sendiri. Muhammadiyah bukan hal yang asing bagi saya,” ujarnya. Ketua PWM Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar, mengapresiasi kehadiran Braditi Moulevey di tengah Muhammadiyah. Sebagai perantau Minang yang memegang peran strategis di DPP IKM, ia dinilai mampu menjadi jembatan sinergi antara organisasi perantau Minang dan Muhammadiyah. “Latar belakang Muhammadiyah sangat diterima di Sumbar, meskipun didirikan di Yogyakarta. Saya berharap IKM mampu melahirkan tokoh-tokoh baru yang dapat berkontribusi bagi bangsa, seperti masa lalu ketika Sumbar banyak memiliki tokoh nasional,” kata Bakhtiar. Ia menambahkan, kehadiran figur seperti Moulevey di Muhammadiyah dapat menjadi teladan bagi generasi muda Minangkabau untuk menggabungkan semangat keagamaan, intelektualitas, dan pengabdian sosial. “Saya berharap suatu saat akan lahir penerus tokoh nasional dari Sumbar. Siapa tahu salah satunya adalah Pak Levi,” ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah, Gun Sugianto, menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya. “Kami berterima kasih atas kesediaan Pak Braditi Moulevey menjadi warga Muhammadiyah. Ini adalah kebanggaan sekaligus penguatan jejaring dalam membangun perekonomian, pendidikan, dan dakwah di Sumatera Barat,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta atas prakarsa KH Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah serta mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Seiring perjalanan waktu, Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota dan ribuan amal usaha yang tersebar di seluruh provinsi. Di Sumbar, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat dakwah yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran Muhammadiyah di Sumbar tak lepas dari semangat pembaruan dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan yang sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau. Kiprahnya telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dari ranah Minang, baik di bidang politik, pendidikan, maupun gerakan sosial. Dengan bergabungnya Braditi Moulevey, diharapkan sinergi antara IKM dan Muhammadiyah semakin erat, terutama dalam mendorong kemajuan umat dan daerah melalui pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. (*)
Dampingi Kunjungan Andre Rosiade, Braditi Moulevey: Perantau Minang Harus Terlibat Majukan Sumbar
Padang — Selama enam hari penuh, 10–15 Agustus 2025, Sumatera Barat menjadi saksi padatnya rangkaian kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. Andre Rosiade. Dalam setiap agenda, Andre didampingi Braditi Moulevey, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar yang juga Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM). Perjalanan ini membentang dari Dharmasraya di ujung timur hingga Pasaman di utara Sumbar, membawa pesan penting: pembangunan harus dirasakan merata, tidak hanya terpusat di kota besar. Mendorong Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi Perjalanan dimulai pada Minggu (10/8) dengan peresmian Tower BTS Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Braditi menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil akan membuka peluang besar bagi pendidikan, perdagangan, dan layanan publik. “Kita tidak ingin ada lagi cerita anak sekolah memanjat bukit untuk mencari sinyal. Akses internet kini adalah kebutuhan dasar,” ujarnya. Malam harinya, Braditi dan Andre menghadiri ramah tamah bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan para penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Pelestarian Budaya dan Konektivitas Desa Senin (11/8), rombongan bertolak ke Sijunjung dan Sawahlunto. Di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Braditi mengingatkan pentingnya pelestarian budaya. “Budaya adalah identitas kita. Kalau hilang, kita akan kehilangan arah,” tegasnya. Siang harinya, mereka meresmikan BTS di Silongo, Pasilihan, dan Kotaluo, bersama Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Bupati Solok Jon Firman Pandu, demi memperkecil kesenjangan digital. Sentuhan Infrastruktur Sosial di Kota Padang Selasa (12/8), agenda berlanjut di Padang. Andre dan Braditi meninjau Dapur MBG di Ujung Gurun, program makan siang gratis di SDN 24 Ujung Gurun, titik TJSL, dan rencana revitalisasi GOR Agus Salim. Braditi menekankan, infrastruktur sosial seperti dapur umum dan sekolah harus mendapat perhatian setara dengan proyek fisik. Infrastruktur Strategis untuk Pertanian dan Keselamatan Jalan Rabu (13/8), kunjungan difokuskan pada Pasaman untuk meninjau pembangunan jembatan strategis penghubung sentra pertanian. Braditi menyebut jembatan ini akan memangkas waktu tempuh, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses pasar bagi petani. Kamis (14/8), rombongan meninjau proyek Flyover Sitinjau Lauik di jalur vital Padang–Solok. “Flyover ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan. Medan Sitinjau Lauik rawan kecelakaan,” jelas Braditi. Sore harinya, mereka menuju Pesisir Selatan untuk melihat pembangunan jembatan penghubung yang penting bagi sektor perikanan dan pariwisata. Perantau Minang sebagai Motor Kemajuan Sebagai Sekjen DPP IKM, Braditi memandang perantau Minang sebagai aset besar yang belum dioptimalkan. Ia mengajak diaspora Minang bersinergi dengan pemerintah. “Perantau punya jejaring, modal, dan pengetahuan. Kalau dikelola baik, Sumbar bisa melesat,” ungkapnya. Braditi juga mengapresiasi langkah Andre Rosiade yang konsisten memperjuangkan proyek strategis di pusat. Menurutnya, kolaborasi antara wakil rakyat, pemerintah, dan komunitas perantau adalah kunci percepatan kemajuan daerah. Pembangunan untuk Semua, Bukan Hanya Kota Besar Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pembangunan di Sumbar tidak boleh terpusat di perkotaan. “Infrastruktur telekomunikasi, jembatan, jalan, dan fasilitas publik harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Hanya dengan begitu kita bisa bicara tentang kemajuan yang adil,” tutup Braditi.
IKM Milik Semua Orang Minang: DPP IKM Gelar Milad ke-9, Syukuran Sekretariat Baru, dan Santunan Anak Yatim
DPP IKM – Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) menggelar acara Peringatan Milad ke-9 IKM, Syukuran Sekretariat Baru, serta Santunan Anak Yatim, pada Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Kantor Sekretariat DPP IKM, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP IKM, H. Andre Rosiade, jajaran pengurus pusat, tokoh-tokoh Minang dari berbagai kalangan di perantauan, serta perwakilan DPW dan DPD IKM se-Jabodetabek. Momen ini menjadi ajang konsolidasi kekuatan organisasi sekaligus refleksi sembilan tahun perjalanan IKM dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Minang di perantauan maupun di kampung halaman. Dalam sambutannya, H. Andre Rosiade menegaskan komitmen IKM sebagai rumah besar milik seluruh orang Minang, lintas latar belakang dan kepentingan, termasuk politik. “Seluruh partai akan bergabung dalam kepengurusan DPP IKM, karena IKM ini bukan milik partai, tapi milik semua orang Minang. Kita sepakat, seluruh partai politik yang ada di Republik Indonesia yang ada orang Minangnya, awak ajak bergabung,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin. Pernyataan ini menegaskan arah IKM sebagai organisasi inklusif yang mengedepankan persatuan dan sinergi, di atas segala perbedaan. Ketua Umum juga mengajak seluruh elemen masyarakat Minang untuk terus berperan aktif dalam memperkuat peran IKM sebagai organisasi sosial budaya yang modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Rangkaian acara diisi dengan pembacaan doa, sambutan Ketua Umum, pemotongan tumpeng sebagai simbol syukuran, serta pemberian santunan kepada anak yatim. Suasana kekeluargaan dan kepedulian sosial mewarnai seluruh rangkaian kegiatan. Dengan semangat kebersamaan dan tekad untuk terus menjadi pelita bagi masyarakat Minang, acara ini menandai dimulainya babak baru dalam perjuangan DPP IKM menuju organisasi yang semakin solid, terbuka, dan berdaya guna bagi ranah maupun rantau.